Bagikan berita kami:

BeTimes.id – Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bekasi Ferdinand Montonoring, meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) taati aturan Hukum Administrasi Negara (HAN), terkait rotasi 112 pejabat eselon III dan IV.

Menurutnya, walaupun dalam pasal 162 ayat 3 Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang memperbolehkan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota harus mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Namun lanjut Ferdinand, persetujuan dari Mendagri (Otda) seharusnya Pemkot harus juga meminta persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Walikota itu adalah pemimpin negara di daerah, sebagai pemimpin di daerah harus taat hukum karna negara ini adalah negara hukum. Kita berharap Kota Bekasi menjadi role model sebagai kota yang maju dan tertib hukum,” kata Ferdinand kepada bekasitimes.id, Selasa (30/10).

Proses mutasi Ferdinand meminta lebih mengedepankan pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja. Jangan sampai like and dislike, karena akses dukung mendukung usai Pilkada.

“Dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan, mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan,” terang Dosen HAN, Universitas Mpu Tantular Jakarta.

Tempat terpisah Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Widodo Indrijantoro membantah bahwa proses rotasi tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Mendagri.

Menurutnya, izin dari KASN dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri, sudah ditempuh.

“Sesuai pembacaan SK disebutkan persetujuan Kemendagri. Terus apa hubungannya dengan KASN, ini kan mutasi biasa. Kalau open biding itu harus ada persetujuan KASN. Sudah semua,” kata Widodo, dalam pesan WhatsApp-nya.

Ketika disinggung apakah Pemkot Bekasi juga mengajukan permohonan kepada KASN terkait jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Ya lah untuk promosi jabatan pasti kita lakukan,” tegas mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sekedar untuk diketahui Pemkot Bekasi tanggal 4/10 mengajukan permohonan rencana seleksi terbuka pengisian 7 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) kepada KASN, salah satunya adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (tgm)


Bagikan berita kami:

By admin1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *