Pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi Dibahas DPRD Kota dan Kabupaten Bekasi

Hukum136 Dilihat

BeTimes.id-Komisi I DPRD Kota dan Kabupaten Bekasi membahas  pemisahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi sebagai tindaklanjut kesepakatan antara Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi sejak 2017 lalu.

Pembahasan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro dan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukimini dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Bekasi yang  dihadiri Direksi PDAM  Usep Rahman Salim, Johny Dewanto dan Maman Sudarman, Selasa (21/1).

Sebanyak 13  anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan dua anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi,  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhamad Nuh, Novi dan Kholik,  Kabag Ekonomi kedua pemerintahan Eka  Hidayat Taufik dan Gatot Purnomo, juga hadir.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mendesak Walikota Bekasi segera menandatangani pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi. Sebab, sejak tahun 2017 Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi, sudah sepakat pemisahan itu.

Disebutkan, Mei  tahun 2020 adalah batas terakhir pemisahan sesuai kespekatan. Bahkan, tahun 2019 sudah ada pertemuan Walikota Rahmat Effendi dengan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, dengan  kesepakatan besaran kompensasi yang akan dibayar Pemkot Bekasi. Pertemuan di Bandung antara dua pemerintahan dimediasi BPKP Provinsi Jawa Barat, katanya.

“Tahun 2019, juga   sudah disepakati angka kompensasi sebesar Rp362 miliar sampai tawaran Walikota  Rp199 miliar.  Bupati Bekasi sudah tandatangani dan menyetujui kesepakatan dan  besaran kompesasi. Tapi Walikota Bekasi saat pertemuan waktu itu di Bandung tidak menandatangani kesepakatan  hingga saat ini,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

 

Karena tidak ada kejelasan Walikota Bekasi, sehingga dilakukan konsultasi dengan Komisi I  DPRD Kota Bekasi, dengan tujuan agar pemisahan  tidak terkatung-katung, paparnya.

Ketua  DPRD dan Ketua Komisi I DPR Kota Bekasi Choiruman dan Abdul Rozak, juga sepakat pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi. Dan masukan dalam pertemuan ini, akan dibahas dan tindaklanjuti  dengan Walikota Bekasi, kata Choiruman.

Kabag Ekonomi Pemkot Bekasi Eka menjelaskan, kendala kesepakatan belum ditandatangani Walikota Bekasi, karena ada aset Pemkot Bekasi berupa prasarana dan  sarana umum (PSU) atau fasos fasum milik Pemkot Bekasi di delapan lokasi yang masuk ke aset PDAM Tirta Bhagasasi.

“Delapan bidang tanah itu masuk PSU Kota Bekasi. Tapi semuanya masuk aset PDAM. Gak mungkin aset kami ikut dibayar sebagai kompensasi ke Pemkab Bekasi, dan perlu penghitungan kembali,” kata Eka.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Pemkab Bekasi Gatot Purnomo memaklumi hal itu. Tapi, PSU yang diaku Pemkot Bekasi dan disebut masuk milik Kota Bekasi, itu perlu dikaji dan  harus ada bukti-bukti kepemilikan,” katanya. (hem)

 

Komentar