Bagian Humas Rakor PPID Untuk Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

Hukum351 Dilihat

BeTimes.id- Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hotel Grand Cikarang Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara, Kamis (30/1).

Kegiatan itu diikuti  80 peserta perwakilan Kepala Sekolah Dasar (SD),  Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Bekasi  dibuka  Kabag Humas  dan  Protokol Surya Wijaya mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Tujuannya  untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.

Dalam sambutannya Surya mengatakan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap memberikan informasi publik  kepada  masyarakat dan pelayanan informasi cepat, tepat dan akurat  yang dapat dipertanggung jawabkan. Sesuai  Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik serta Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

Disamping itu,  katanya  sebagai pelayan publik harus benar-benar mampu melaksanakan pelayanan sesuai standar layanan informasi yang sudah diatur dalam perundang undangan yang berlaku. “Untuk itu, saya berharap para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dapat diterapkan dalam pelaksnaan pelayanan permohonan informasi di setiap  Perangkat Daerahnya,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Yanuar menjelaskan, tujuan  rakor  ini untuk meningkatkan pelayanan informasi publik ke arah yang lebih baik, berkualitas dan profesional

“Di dalam rakor ini, materi yang disajikan  narasumber lebih banyak bersifat teknis operasional yang bisa diterapkan di masing-masing daerah,” ungkapnya.

Ditambahkan, proses  permohonan informasi publik serta pengaduan masyarakat bisa melalui PPID Pembantu dan PPID Utama. “Dalam menyampaikan berbagai masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya harus dapat kita respon dan layani dengan cepat,  tepat karena sebagai badan publik  mempunyai kewajiban memberikan informasi  atas permohonan yang diajukan masyarakat,” pungkasnya. (hem)

Komentar