Hindari Pungli, KTP Akan Diantar Ke Rumah Melalui Kantor Pos

Uncategorized461 Dilihat

BeTimes.id-Menghindari praktek pungutan liar (pungli) oknum aparat Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi akan mengantarkan langsung Kartu Tanda Penduduk Elektonik (KTP-E) ke rumahnya lewat Kantor Pos.

Ini terobosan baru untuk memudahkan masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektonik (KTP-E), terutama mengantisipasi praktek pungli. Sebab, banyak keluhan dari masyarakat yang terkena pungli oknum aparat Desa. Sebagaimana yang terjadi selama ini, surat-surat atau KTP yang sudah selesai, dititipkan ke Kantor Desa, namun ketika masyarakat mengambilnya, ternyata dikenai biaya.
Padahal, semuanya gratis. “Disdukcapil tidak membebani biaya, tetapi semua surat-surat dan KTP, gratis. Keluhan inilah yang harus diantisipasi, sehingga dalam waktu dekat, akan diantarkan langsung ke rumah penduduk menggunakan jasa kantor pos agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan bisa transportasi lagi termasuk tidak kena pungli,” kata mantan Kepala Satpol PP ini.

Ketika masyarakat mengurus surat-surat atau KTP, petugas Disdukcapil menawarkan, apakah KTP mau diantarkan ke rumahnya atau mengambil sendiri. Masyarakat cukup mengisi form, ambil sendiri atau terima di rumah.
Mantan Kepala Diskominfo ini mengatakan, inovasi ini sebagai upaya memudahkan masyarakat. Untuk mendukung program ini, pihaknya segera bekerjasama dengan Kantor Pos. Kebetulan, kantor Pos ada di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bekasi, sehingga KTP bisa sampai lebih cepat.

Yang pasti, lewat Pos akan menghindari pungli oknum aparat Desa. Selain tanpa biaya, karena ongkos kirim (ongkir) ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi. Akan diumumkan kepada pemuhon, bahwa mobil pelayanan keliling tidak setiap hari di lokasi yang ditentukan, sehingga terpaksa yang belum selesai akan dititip ke Desa, hanya yang menjadi persoalan karena masyarakat justru kena pungli. “Saya banyak terima pengaduan, masyarakat dipungli hingga ratusan ribu. Sementara, oknum aparat desa, bukan aparat Disdukcapil. Makanya, melalui kantor pos, masyarakat akan terhindar dari pungli,” katanya.

Dikatakan, ketika mengurus di loket, petugas akan menanyakan kepada pemohon, apakah mau ambil di loket atau diantar ke rumah dengan mengisi form. Saat ini, tengah dibuatkan aplikasinya. Uang Negara yang digunakan. Walau anggarannya masih kecil, namun dalam APBD Perubahan, akan ditambah, sehingga sepenuhnya serba gratis.”Yang pasti, Disdukcapil akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (hem)

Komentar