PGI Minta Perber Dua Menteri Direvisi

Hukum676 Dilihat

 

BeTimes.id – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menilai Peraturan Bersama dua menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah perlu direvisi.

Pasalnya, peraturan yang seharusnya menfasilitasi, justru dipakai untuk membatasi dalam beribadah.

“Karena itu PGI melihat peraturan tersebut yang seharusnya menfasilitasi, tapi malah dipakai untuk membatasi dalam hal beribadah,” tegas Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, di Kantor Kemenkopilhukam, Jakarta, Kamis (13/2).

Kedatangan Gomar dan Sekretris Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty disambut Menko Polhukam Mahfud MD dan jajaran Kemenkopolhukam.

Menurut Gomar, beribadah adalah kebutuhan dasar manusia, dan hak warga negara yang dijamin konstitusi.

“Sekarang banyak kepala daerah tidak paham. Akibatnya Perber digunakan masyarakat sebagai tameng untuk membatasi,”imbuh Gomar.

Gomar mengemukakan, jika mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah maka pemerintah wajib menfasilitasi. “Ini yang tidak diperhatikan. Oleh karena itu kami menginginkan Perber 2 Menteri direvisi,”tegas Gomar.

Dia mengatakan, banyak kasus pelarangan dan penutupan rumah ibadah di derah semestinya tak perlu dibawa sampai ke presiden atau kementerian terkait. Sebaliknya, lanjut Gomar,. Cukup diselesaikan dengan adil di derah.

“Terasa ada yang salah dalam pengelolaan negara ini,”katanya.

Gomar mencontohkan, sejumlah kasus pelarangan pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil, Karimun, Sumatera Barat, YKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

“Yang paling menonjol dalam persoalan rumah ibadah ini,yakni di Aceh Singkil. Sebanyak 8 dari 12 gereja dibakar dan tidak boleh dibangun kembali. Saya sudah kesana mereka beribadah di lapangan dan menggunakan tenda,” ungkap Gomar.

Terkait GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, kata Gomar, keduanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun hingga kini masih beribadah di depan Istana.

“Seharusnya negara tidak boleh tunduk terhadap pemaksaan kehendak dari kelompok masyarakat, tetapi negara dan negara harus berdialog dengan masyarakat setempat,”ujar Gomar.

Gomar juga meminta Pemerintah bisa melindungi para pejuang hak asasi yang berjuang untuk menegakan toleransi di Indonesia, bukan dikriminalisasi atas apa yang diperjuangkan.

“Saya meminta supaya mereka tidak dikriminalisasi atas apa yang diperjuangkan,”ujar Gomar.

Selanjutnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengapresiasi sikap PGI yang membawa persoalan masalah bangsa dan kebebasan beragama dalam poko-pokok pikiran kepada pemerintah. Mahfud menilai, pokok-pokok pikiran tersebut akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk dikaji dan mencari solusi yang terbaik bagi kehidupan berbangsa di negara ini. (Ral)

 

Komentar