Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi Tercatat 2.016 Orang

Hukum296 Dilihat

BeTimes.id-Sebanyak 2.016 tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Bekasi  yang bekerja di berbagai perusahaan kawasan dan zona industri saat ini. Mereka berasal dari negara-negara Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tionghoa (RRT) dan lainnya. 

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi Suhup. Namun, data itu akan terus diperbaharui guna memastikan jumlah TKA mengingat Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. “Kami akan terus melakukan pembaharuan data  TKA yang akan masuk ke Kabupaten Bekasi maupun yang belum terdata di Disnaker ,” katanya.

“Besarnya kawasan industri di Kabupaten Bekasi ini, tentunya membuat kami memerlukan waktu yang lebih untuk melakukan pembaharuan pendataan TKA, namun akan terus berupaya sebaik mungkin,” katanya.

Selain itu, Suhup  juga menghimbau semua perusahaan yang mempekerjakan TKA di perusahaannya supaya berperan aktif dalam membantu pemerintah melakukan pendataan. “Saya minta semua perusahaan proaktif untuk melaporkan TKA yang aktif bekerja. Dan tolong juga dibentuk semacam divisi khusus untuk menanganinya.” jelas Suhup.

Dikatan untuk alur TKA baru yang ingin bekerja di Indonesia, para perusahaan  harus mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) terlebih dulu secara online ke kementerian ketenagakerjaan, melalui website tka-online.kemnaker.go.id. “Sekarang untuk TKA baru yang mau bekerja, pusatnya ada di kementerian, dan sudah online sistemnya. Disnaker daerah hanya mendampingi,” tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para TKA yang ingin bekerja di Indonesia harus memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut,  memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA,  memiliki sertifikat kompetensi atau  pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun  sesuai  kualifikasi jabatan yang akan diduduki,  mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping,  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan  memiliki izin tinggal terbatas (Itas) yang diterbitkan  instansi  berwenang.

Selain itu,  perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA, juga harus memenuhi persyaratan yang  diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (hem)

Komentar