Soal Empat Oknum ASN Setempat, Humas PN Bekasi Mengklaim Hakim Punya Pertimbangan

Hukum615 Dilihat

BeTimes.id — Berdalih koperatif, empat oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi yang diduga melakukan penghinaan bernuansa Suku Ras Agama dan Antar golongan tertentu tidak dilakukan penahanan badan.

Pasalnya, jika mengacu pasal 21 KUHAP ketua majelis mempunyai pertimbangan kepada para terdakwa secara subjektif dan objektif. Hal tersebut dikatakan Humas Pengadilan Negeri Bekasi Beslin Sihombing kepada bekasitimes.id, Kamis (20/2/2020).

Menurutnya, mungkin saja majelis hakim dalam persidangan perkara tersebut tidak perlu lagi ditakutkan bahwa ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti.

Beslin juga mengklaim bahwa acara sidang pertama yang dijadwalkan pada pagi hari itu, majelis juga mempertimbangkan urgensi pekerjaan para terdakwa tersebut.

“Urgensinya karena yang bersangkutan seorang PNS dan mengingat waktu para terdakwa pada hari itu sedang bekerja,” kata Beslin Sihombing.

Disinggung apakah para terdakwa mendapatkan perlakuan khusus oleh Pengadilan Negeri Bekasi?

Dan apakah persamaan dimuka hukum itu sudah tidak ada lagi, Beslin membantahnya.

“Tidak ada perlakuan khusus kepada para terdakwa. Dan persamaan dimuka hukum itu masih ada,” katanya.

Berita sebelumnya, empat oknum ASN Kota Bekasi yang diduga melakukan penghinaan bernuansa SARA akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Rabu (19/2/2020).

Keempat oknum tersebut ialah pegawai Puskesmas Pedurenan Kota Bekasi, yang melakukan penghinaan melalui grup WhatsApp terhadap korban Tiurma Florida, (pegawai yang sama). Sayangnya keempat orang tersebut tidak dilakukan penahanan badan. (tgm)

Komentar