Genjot Target Pajak, Bapenda Kabupaten Bekasi Akan Tambah 2 UPTD Baru

Peristiwa381 Dilihat

BeTimes.id –Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi akan menambah dua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) karena dinilai terlalu berat beban 4 UPTD  untuk  melayani 23 Kecamatan, 187 Desa dan Kelurahan selama ini.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Herman Hanafi kepada  bekasitimes.id mengatakan, dalam waktu dekat 2 UPTD akan direalisir. Ini sebagai upaya mempercepat realisasi penerimaan pajak, apalagi tahun 2020 ini ada kenaikan target pajak  sekitar Rp 300 miliar, sehingga perlu dilakukan berbagai terobosan. Maka, penambahan 2 UPTD itu, sebagai upaya menggenjot perolehan pajak.

Empat UPTD selama ini, tidak sebanding dengan  wilayah kerjanya. Apalagi, setiap UPTD paling banyak  hanya sekitar 9 pegawainya, sehingga  satu orang  pegawai, ada yang terpaksa menangani 1  Kecamatan. UPTD terdiri dari Kepala UPTD, Kepala TU dan selebihnya staf yang disebar ke setiap Kecamatan, maka dengan adanya penambahan 2 UPTD, diharapkan akan mempercepat realisasi penerimaan pajak.

Di daerah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan  (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) merupakan andalan  Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dibutuhkan  kinerja aparat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  Kabupaten Bekasi yang semakin baik.

Selama ini, berbagai terobosan  dilakukan Bapenda untuk pencapaian target pajak, seperti  melakukan Pelayanan Keliling  (Pelling) ke wilayah-wilayah,  baik di kawasan perumahan maupun kawasan pertokoan.  Ini bentuk jemput bola.

Pelayanan di Kantor Bapenda Kabupaten Bekasi (foto:hem)

Petugas yang diterjunkan tentu saja dari UPTD, hanya dengan jumlah personil yang minim dinilai kurang maksimal, makanya penambahan 2 UPTD ini, diharapkan bisa menjawab solusi. Walau tetap memang belum maksimal, melihat luas dan jumlah wajib pajak (WP). Dengan penambahan UPTD itu, maka pejabat struktural yang akan menempati posisi Kepala UPTD dengan jabatan eselon IV A dan Kasubag TU dengen eselon IV B.

Diakui, personil di lapangan masih kurang, namun  tidak bisa serta merta menambah, sebab harus ada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Penambahan personil harus sesuai prosedur. “Tidak bisa menambah personil begitu saja, tetapi harus ada TPP-nya,” kata Herman Hanafi.

Dengan dua UPTD yang baru nanti, akan mempercepat penyampaian SPPT dan PBB-P2  yang sudah dicetak secara massal itu. Sebab, tujuan pencetakan massal itu, supaya SPPT bisa cepat sampai ke tangan WP.

Cetak massal lebih awal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), demi pencapaian target penerimaan pajak lebih awal pula. Sehingga, program pembangunan bisa berjalan sesuai yang sudah ditentukan. Tanpa uang, pembangunan bisa tersendat.

PBB-P2  sumber Pendapatan Daerah  cukup potensial guna menunjang  pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. PBB-P2 Kabupaten Bekasi rnempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar 20%. Sebanyak 1.026.820 lembar SPPT harus lebih awal sampai ke tangan WP di banding tahun sebelumnya. Potensi PBB-P2 tahun 2020  mengalami kenaikan  sebesar Rp. 78.121.565.733 (15,53%) dari tahun 2019 sehingga menjadi RP. 581.248.982.629.

Percepatan SPPT, juga berdampak baik terhadap WP, karena bisa diguanakan dalam transaksi. Banyak yang  mengurus pajaknya lebih awal karena  kepentingan transaksi. Diakui, biasanya bulan 11 target sudah terpenuhi, dan tahun 2019 lalu perolehan melampaui target. Tahun ini memang ada kenaikan target sekitar Rp.300 miliar, namun menurut Herman Hanapi, pihaknya optimis bisa merealisasikan target itu. (hem)

Komentar