Namun, jika kondisi ini dibiarkan pihak pemberi kerja dalam hal ini pejabat Bagian Umum sementara proyek berjalan tanpa plang dan tidak ada tindakan perbaikan, maka dugaan persekongkolan menjadi sangat kuat.
“Bukan satu atau dua proyek saja, melainkan hampir seluruh pekerjaan fisik penunjukan langsung di bawah Rp 200 juta. Jika pejabat tahu dan membiarkan, berarti ada kesengajaan untuk saling melindungi. Ini bukti kuat adanya kolusi. Aparat hukum harus segera masuk dan menyelidiki dari sisi administrasi ini untuk membongkar kejahatan yang lebih besar di dalamnya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Khaerul Hamid. S.IP, MM yang ingin dikonfirmasi tidak ada di tempat. (hem)
Komentar