BeTimes.id– Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar) Sarmuji, mengatakan partainya tidak akan menuntut banyak dari pemerintah terkait penambahan dana partai politik dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebagai langkah pencegahan korupsi.
Hal itu dikemukakan setelah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar pemerintah menambah dana partai politik dari APBN sebagai langkah pencegahan korupsi.
“Sebenarnya itu hasil dari kajian KPK tentang pembiayaan partai politik yang sangat kurang. Dan secara riil memang pembiayaan parpol sangat besar karena tuntutan yang besar parpol untuk melakukan seluruh fungsi parpol,” kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (21/5).
Sarmuji menyebut partai politik adalah salah satu organisasi terbesar. Selain itu, lanjut dia, memiliki tingkatan organisasi hingga ke desa-desa.
“Parpol juga salah satu organisasi terbesar setelah negara (pemerintah). Sebagaimana hirarkhi pemerintahan, partai punya DPP sampai ke tingkat desa. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk menjalankan fungsi parpol,” jelasnya.
Menurut Sarmuji, partai politik selama ini berupaya bekerja secara normal di tengah keterbatasan. Namun kata dia, Golkar tidak ingin menuntut banyak kepada pemerintah karena prioritas pemerintah adalah rakyat.
Komentar