”Banyak perusahaan di Jawa Barat yang belum memenuhi rekomendasi serta melanggar peraturan daerah dan undang-undang. Yaitu pembuatan folder yang sesuai rekomendasi set plan dari pemerintah daerah setempat, ” jelasnya.
Ia menekankan agar pemerintah daerah menyikapi hal ini untuk dilakukan teguran serta pemberian sanksi.
”Tentunya ini yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah setempat. Kondisi ini tentunya akan berdampak banjir pada perusahaan maupun wilayah sekitar. ” Tegas Arif.
Dirinya berharap jika pemerintah Jawa Barat maupun pemerintah daerah ini menjadikan Jawa Barat lebih baik harus dilakukan penataan tidak hanya di bantaran sungai tapi juga perusahan yang belum sesuai aturan juga ditertibkan.
”Jadi, jika pemerintah ini menata Jawa Barat bebas, banjir tidak hanya menata bangli di bantaran sungai tapi juga menertibkan perusahaan yang masih belum sesuai aturan,” tutupnya. (Adv/DPRD).
Komentar