Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir sebagai mediator untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan investasi di Kabupaten Bekasi.
“Kami berharap seluruh pihak menghormati keputusan hukum yang berlaku. Dengan begitu, hak pekerja dapat terpenuhi, sementara kondusivitas daerah dan keberlanjutan investasi tetap terjaga,” ungkapnya.
Dikatakannya juga surat yang dikirimkan kepada Menteri Ketenagakerjaan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan yang sebelumnya diajukan oleh Pimpinan Cabang SPEE FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi melalui surat Nomor 139/PCSPEEFSPMI/IX/2025 tertanggal 5 September 2025.
“Kita berharap, dengan fasilitasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, penyelesaian permasalahan di PT Yamaha Music Manufacturing Asia dapat berjalan cepat, adil, dan kondusif,” harapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno menyampaikan kasus yang dialami kedua pekerja ini harus menjadi perhatian serius, karena telah melalui proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, yang hasil putusannya menyatakan bahwa PHK tidak sah dan batal demi hukum.
Komentar