Menurut Maruap, bencana Sumatera paling mematikan di Indonesia setelah gempa bumi dan tsunami Sulawesi. “Efek Sesar Palu-Kuro pada 28 September 2018 itu menewaskan 4.340 orang. Hingga 22 Desember 2025, kerusakan infrastruktur fisik meliputi 147.236 unit rumah, 967 fasilitas Pendidikan, 434 rumah ibadah, 145 jembatan, dan 290 Gedung/kantor,”ungkapnya.
Dia mengemukakan, luasan bencana menyentuh 52 kabupaten/kota dengan total 3,3 juta jiwa terdampak, atau sekitar 5,5 penduduk pulau Sumatera.
“Biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp 77,4 triliun, 30 kali lipat dari biaya pencegahan yang hanya Rp 2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan,” kata Maruap, mengutip dari Lembaga Kajian ekonomi Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia.
Maruap menyayangkan sikap Pemerintah menolak tawaran bantuan dari negara luar di tengah bencana alam yang dialami Indonesia. “Tidak Seperti saat Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, tawaran bantuan dari dunia internasional juga ditampik Pemerintah Indonesia.
Uluran tangan Jepang, Uni Emirat Arab, dan Iran termasuk yang ditolak. Negara ini termasuk yang paling bereaksi, tandasnya.
Menurut Maruap, Bencana ekologis Sumatera jelas merupakan kejahatan lingkungan yang berlangsung sekian lama yang melibatkan pengusaha, pejabat negara yang memberi konsesi dan izin, serta para operator lapangan.
Komentar