Selain penguatan kerukunan internal, pemerintah juga mendorong gereja untuk berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan lembaga filantropi sosial keagamaan Kristen. Filantropi gereja diharapkan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan kesejahteraan umat, termasuk di Tanah Papua.
Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Kristen juga menekankan pentingnya pengarusutamaan ekoteologi di lingkungan gereja. Gereja diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran ekologis melalui pendidikan, kebijakan sinodal, dan aksi nyata dalam menjaga ciptaan Tuhan, khususnya di Papua yang memiliki kekayaan alam dan tantangan ekologis yang kompleks.
Pelaksanaan Sidang MPL PGI 2026 di Merauke dinilai memiliki makna strategis dan simbolis. Papua dipandang bukan hanya sebagai wilayah geografis, tetapi juga ruang teologis dan kemanusiaan yang menegaskan pentingnya keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Gereja di Papua telah dan terus menjadi ruang pengharapan, pendampingan, serta rekonsiliasi. Gereja dipanggil untuk menjadi jembatan perdamaian dan mendorong dialog yang bermartabat demi Papua yang damai dan sejahtera,” lanjutnya.
Sidang MPL PGI Tahun 2026 juga dilaksanakan dalam konteks perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Gereja diharapkan turut memastikan bahwa pembangunan nasional dilandasi keadilan sosial, penghormatan hak asasi manusia, serta keberpihakan kepada kelompok rentan dan terpinggirkan.
Komentar