BeTimes.id– Solidaritas Rakyat Nusantara (SORAK Nusantara) bereaksi keras atas temuan terbaru Indonesia Government Watch (IGoWa) terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Ketua SORAK Nusantara, Iqbal Riski Pratama, melontarkan kritik pedas terhadap alokasi anggaran komunikasi publik yang dinilai melukai logika dan rasa keadilan masyarakat.
Berdasarkan data IGoWa, Pemkot Bogor terindikasi mengalokasikan dana hingga Rp44,9 juta hanya untuk pembuatan satu buah konten informasi publik.
Angka fantastis ini memicu gelombang tanya dari kalangan aktivis pemuda hingga pelaku industri kreatif di Kota Hujan.”Berangkat dari temuan IGoWa, kami bertanya-tanya: ini sedang menjalankan fungsi humas atau sedang bikin proyek film layar lebar? Angka Rp45 juta untuk satu konten mencederai akal sehat para kreator muda di Bogor yang terbiasa berproduksi secara mandiri dan efisien,” ujar Iqbal dalam pernyataan resminya, Jumat (6/3).
Hingga saat ini, jenis konten yang menyedot anggaran puluhan juta tersebut belum diketahui secara pasti oleh publik.”Kami mendesak Diskominfo untuk transparan. Apakah itu konten tulisan, audio, atau video? Publik perlu tahu spesifikasinya agar bisa menilai kewajaran harga tersebut,” tegas Iqbal.
Dugaan Mark-up dan desakan Audit Iqbal menilai biaya tersebut sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan output komunikasi yang terlihat di lapangan. Ia mencurigai adanya indikasi penggelembungan harga (mark-up) dalam proyek tersebut.
“Jangan sampai anggaran negara dijadikan ‘ajang pesta’. Rakyat Bogor berhak tahu, apa yang membuat satu konten seharga satu unit motor? Alat apa yang dipakai? Atau ini hanya sekadar ‘titipan’?” cetusnya.
Selain persoalan harga satuan konten, SORAK Nusantara juga menyoroti dana sebesar Rp2,3 miliar untuk kerja sama media yang parameternya dianggap tidak transparan.
Menyikapi hal ini, SORAK Nusantara menantang Diskominfo Kota Bogor untuk membuka Rincian Anggaran Biaya (RAB) ke hadapan publik.
Selain itu, mereka meminta Inspektorat dan BPK segera melakukan audit investigatif terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) guna mencegah kerugian uang rakyat.
Iqbal meminta Pemkot Bogor berhenti menghamburkan miliaran rupiah hanya untuk “kosmetik” digital yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga.”Bogor ini kota kreatif, tapi kalau tata kelola anggarannya boros dan tidak masuk akal seperti temuan IGoWa ini, ya memalukan.
Kami akan kawal terus sampai ada kejelasan ke mana tiap rupiah pajak warga Bogor mengalir,” ujarnya. (ralian)
Komentar