BeTimes.id — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan masalah dugaan korupsi yang ada di Bumi Patriot.
Desakan ini disampaikan puluhan mahasiswa PMII melalui unjuk rasa yang dilakukan di depan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jalan Raya Ahmad Yani, Rabu (16/3).
Mereka menuntut agar Pelaksana tugas (Plt) Walikota Bekasi Tri Adiyanto, segera memecat pejabat yang di duga terlibat dalam kasus mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
Selain itu, mereka juga meminta agar Plt Walikota Bekasi Tri Adiyanto untuk mengevaluasi seluruh pegawai yang ada di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, pegawai BUMD harus netral bukan berafiliasi kepada partai politik.
Menurut Yusril Nager Ketua PC PMII Kota Bekasi, setelah KPK mendalami modus operandi yang dilakukan mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam mengumpulkan pundi-pundi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati diduga kuat ikut andil.
“Setelah didalam KPK, ada beberapa nama yang diduga ikut andil dan telah dimintai keterangannya dari mulai Sekda, hingga camat dan lurah,” kata Yusril.
Ia menilai akibat ulah dari mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi beserta beberapa ASN yang di amankan KPK, tingkat kepercayaan masyarakat di Kota Bekasi menurun drastis.
Yusril juga mendesak agar Plt Walikota Bekasi Tri Adiyanto segera menuntaskan masalah kemiskinan sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
“Kami meminta 11 poin tersebut untuk dilaksanakan oleh Plt Walikota Bekasi Tri Adiyanto. Bila tidak sanggup memimpin Kota Bekasi lebih baik mengundurkan diri,” tegas Yusril dalam selembaran yang dibagikan. (tgm)
