BeTimes.id– Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sangat menyayangkan terjadinya peristiwa kekerasan akibat operasi militer di 3 kampung di Intan Jaya, yaitu Sugapalama, Jaintaapa, dan Ndugsiga, yang terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitapada.
Akibat operasi militer telah mengakibatkan korban luka tembak ibu dan anak. Bahkan info terbaru sudah menewaskan masyarakat sipil tidak berdosa. Sebab itu, PGI meminta kekerasan dalam bentuk apapun harus segera dihentikan.“Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata sangatlah tidak bisa ditolerir, karenanya harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah,” tegas Kepala Biro Papua PGI, Pdt. Ronald Tapilatu dalam jumpa pers yang berlangsung di ruang pertemuan Lt.3 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (15/5).
Ronald menyampaikan informasi terbaru dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di 3 kampung itu, pada Selasa (13/5), pukul 4.00 WIT.
Berdasarkan laporan terbaru yang diterima PGI, lanjut Ronadl, ternyata tidak hanya 3 tapi 6 kampung yang terdampak dalam operasi militer di antara Distrik Sugapa dan Hitapada. “Dalam peristiwa itu ada 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal GKII dan Katolik yang melayani di daerah ini, diinformasikan telah mengungsi, sementara korban jiwa bertambah 3 orang tewas, yaitu Ibu Penginjil Elisa Wandagau, Mono Tapamina, serta Kepala Desa Hitadipa Ruben Wandagau. Data korban lainnya masih terus dicek kembali,”ungkap Ronald.
Sebelum itu, PGI dalam siaran persnya juga menginformasikan ada dua korban warga sipil, mereka Minus Jegeseni (7) dan Junite Zanambani, yang terluka akibat terkena serpihan peluru.
Selain meminta agar menghentikan semua bentuk apapun aksi militer/bersenjata, Ronald mengemukakan, PGI juga meminta agar pemerintah segera memulihkan situasi keamanan di wilayah pelayanan gereja di ketiga kampung tersebut dan memberikan kesempatan bagi gereja dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulangan warga gereja yang telah mengungsi meninggalkan ketiga kampung dimaksud.
PGI juga meminta untuk segera menjembatani “percakapan bersama” yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah secara demokratis dan bermartabat antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut untuk mencegah berulangnya peristiwa yang sama dan demi mewujudkan rekonsiliasi guna tercapainya kedamaian dan ketentraman di Papua.Dikesempatan yang sama, Anggota Komisi Papua PGI Beka Ulang Hapsara yang juga hadir dalam jumpa pers ini turut menyatakan keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang tiada henti di Papua, yang menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban.
“Negara harus bertanggungjawab untuk ini. Pemerintah harus melakukan pencegahan supaya hal yang sama tidak berulang Kembali,” tegas mantan anggota Komnas HAM ini.
Beka menambahkan, ketika negara bicara pembangunan dan kesejahtaraaan, maka yang menjadi syarat utamanya adalah situasi yang damai. Sebab itu, lanjut Beka, Komisi Papua PGI menginginkan adanya dialog antara para pihak yang selama ini terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan di Papua, untuk mencari solusi damai yang permanen. (Ralian)
Komentar