Menurut Ralian, Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung para pelaku intoleran di proses hukum. Sebaliknya, Kementerian HAM membela kelompok intoleran. “Sangat kontraproduktif, dan akan semakin menunjukan kepastian hukum di negeri ini semakin tidak jelas. Indonesia semakin gelap dalam penegakan hukum, khususnya terhadap kelompok-kelompok intoleran,” tandas mantan Aktivis Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokorasi (LMND) itu.
Dia menegaskan, keadilan restoratif (restorative justice) hanya bisa dilakukan terhadap kejahantan ringan, bukan bagi pelaku intoleransi yang merusak sendi-sendi kebangsaan negeri ini. “Indonesia adalah negara hukum, karenanya harus ada kepastian dan penegakan hukum. Meski pun langit runtuh, hukum harus ditegakan,”tambah Ralian.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kejadian itu merupakan peristiwa pidana yang harus ditindaklanjuti secara hukum. Kepolisian diyakini akan menjalankan proses hukum secara objektif.
“Saya akan mengawal seluruh proses hukumnya, agar berjalan baik, objektif dan tuntas. Saya yakin Polres Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada,” tegas Dedi, Selasa, 1 Juli 2025.
Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penangguhan penahanan terhadap ketujuh tersangka.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar usai kegiatan bersama Bupati, Kapolres, dan tokoh agama, Kamis (3/7).
Komentar