Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, pemerintah tetap melanjutkan program reformasi struktural bersama Dana Moneter Internasional (IMF).
Namun, di balik kelanjutan kerja sama tersebut, mulai muncul ketegangan panas antara pemerintah Indonesia dan IMF, terutama setelah penandatanganan Letter of Intent (LoI) ke-9 pada akhir 1999.
Sorotan tajam datang dari Kwik Kian Gie, Menko Ekuin saat itu, yang secara terbuka mempertanyakan arah kebijakan IMF.IMF, dalam LoI ke-9, mendorong Indonesia untuk mempercepat privatisasi BUMN, merestrukturisasi perbankan, serta menekan defisit anggaran.
Namun langkah tersebut dinilai Kwik terlalu dipaksakan dan tidak peka terhadap kondisi ekonomi domestik yang masih rapuh.Kwik dalam beragam komentarnya di media mengatakan privatisasi itu bukan sekadar jual aset.
Menurutnya, kalau dilakukan dalam tekanan, yang terjadi bukan efisiensi, tapi undervaluation.Selain itu, IMF juga dianggap mendorong liberalisasi ekonomi secara agresif, mulai dari deregulasi sektor keuangan hingga penghapusan berbagai bentuk proteksi industri.
Padahal, saat itu struktur industri nasional belum pulih, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sedang rendah.Meskipun penuh kritik, pemerintah tetap menjalankan rekomendasi IMF secara formal hingga awal 2000-an, karena keterikatan pada paket bantuan keuangan senilai US$ 43 miliar.
Komentar