BeTimes.id– Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, merespon Pengajuan penambahan BLK untuk menjangkau calon tenaga kerja yang mau ikut pelatihan.
Saat ini, baru ada satu Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara, sehingga diperlukan BLK di wilayah Selatan, Kabupaten Bekasi yang bisa menjangkau warga lainnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Yusuf Fathullah Fajri. A.Md merespon rencana pembanguan BLK di wilayah Selatan. Bahkan, rencana pembangunan BLK itu, tengah dibahas di Badan Anggaran DPRD.
BLK ini, salah satu upaya mencetak calon tenaga kerja yang bisa langsung bekerja di perusahaan. Karena mereka sudah memiliki ketrampilan kerja melalui pelatihan. Sehingga, wajib memperluas pelatihan ini melalui BLK, apalagi daerah ini cukup luas. Bahkan, kemungkinan dalam ABT sudah harus ada anggaran pembangunan BLK dan bisa dituntaskan dalam anggaran 2026.
BLK harus bisa menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Komisi IV DPRD akan mendorong agar anggaran untuk pelatihan di BLK tahun anggaran 2026, bisa ditingkatkan, sehingga warga akan lebih banyak yang bisa dilatih dan siap kerja atau bisa buka usaha sendiri.
Untuk biaya pelatihan, anggarannya memang terbatas tahun ini. Dan dalam ABT tampaknya untuk anggaran pelatihan, belum memungkinkan. Namun, di tahun anggaran 2026, harus ditingkatkan. “Nanti kita lihat usulan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, yang jelas anggarannya harus ditingkatkan,” katanya.
Kecuali untuk pembangunan BLK, harus didukung dan bisa dimulai pembangunannya tahun ini agar mempersiapkan calon tenaga kerja siap pakai.
Tidak hanya bangunanannya, tapi harus dilengkapi peralatannya dan infrastruktur lainnya, sehingga tahun 2026 sudah oprasional.
Dikatakan, masalah tenaga kerja juga menjadi pusat perhatian Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Badan Anggaran DPRD sudah membahas pembangunan gedung dan peralatan BLK itu, karena pelatihan kerja salah satu prioritas. Jangan sampai calon tenaga kerja sulit mendapatkan kerja karena tidak punya skil. Di. BLK akan dilatih dengan berbagai kebutuhan di perusahaan. ” Kami akan dukung, ” katanya.
Yusuf berharap agar ada kemudahan dalam mencari kerja. Pasalnya, lowongan kerja ini diduga dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Calon tenaga kerja dimintai uang untuk diterima bekerja. “Perlu ada tindakan tegas. Konon oknum itu, memanfaatkan dengan meminta uang agar bisa lolos kerja. Ini perlu diawasi bahkan harus ditindak tegas ,” katanya.
Sebagaimana diberitakan Bekasi Times, sebagai daerah industri terbesar di Asia Tenggara, dengan sekitar 7.000 perusahaan di kawasan dan zona industri, ternyata tidak mudah bagi warga daerah ini untuk mendapatkan kerja.
Pertimbangan karena Perusahaan membutuhkan yang siap kerja. Disnaker setempat, perlu mempersiapkan tenaga sesuai kebutuhan perusahaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Drs.Maman Badruzaman.MM, mengatakan hanya melalui pelatihan, diharapkan bisa cepat bekerja. Diakui, keterbatasan anggaran membuat para peserta latihan sangat kecil.
“Pesertanya masih terbatas, karena ketersediaan anggaran. Makanya, tahun 2026 akan diajukan tambahan anggaran hingga peserta di BLK, jauh lebih banyak, ” katanya.
Pihaknya, siap mencetak calon tenaga yang siap kerja dan akan menjalin kerjasama dengan para pengusaha dalam mendidik calon tenaga kerjanya di BLK. “Kita siapkan tempat latihan dan pengajarnya, namun pembiayaan bisa dibantu para pengusaha karena anggaran di Disnaker sangat terbatas. Ini yang memungkinkan dilakukan dengan keterbatasan anggaran, ” katanya. (adv)
Komentar