Angka itu setara dengan enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama. “Studi Bappenas dan JUTPI II pada 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek,” ungkap Rano.
Saat ini, sistem tersebut sudah diterapkan di 65 dari total 321 persimpangan. Sistem itu disebut mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 20 persen, serta terintegrasi dengan pengawasan pajak kendaraan dan emisi.
Selain itu, Pemprov juga berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui program Mandala Quick Response. Program ini memanfaatkan 4.438 kamera CCTV berbasis Geographic Information System (GIS) untuk memantau lalu lintas secara real-time.
Rano menegaskan, penanganan kemacetan bukan hanya urusan teknis lalu lintas, tetapi juga bagian dari strategi Jakarta menuju kota global.
Dalam kesempatan yang sama, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengungkapkan, sepanjang 2024 pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 850.901 unit, atau sekitar 2.500–3.000 kendaraan baru per hari. “Kalau satu persen saja dari jumlah itu adalah mobil, maka dibutuhkan 16 kilometer hanya untuk memarkir kendaraan baru. Itulah kenapa Jakarta makin padat,” ujar Komarudin.
Komentar