Pengamanan aksi
Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HTN 2025 yang diikuti berbagai organisasi rakyat, mahasiswa, buruh, dan komunitas masyarakat sipil. Mereka menyerukan slogan “Landreform, Tanah untuk Rakyat!”
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
Aparat ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan Istana Negara dan DPR/MPR RI. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan secara situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan.
Secara Terpisah, sejumlah perwakilan massa aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional menemui pimpinan DPR. Salah satu pembahasannya adalah mengenai konflik agraria uang telah terjadi berlarut-larut di Indonesia.
Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP), Arif Budiman, menyampaikan bahwa selain pimpinan DPR, ada perwakilan dari beberapa kementerian. Disepakati bahwa akan dibentuk lembaga untuk menyelesaikan reforma agraria yang menjadi tuntutan aksi.
“Tadi disepakati, karena dari DPR/MPR juga menghadirkan beberapa kementerian yang terkait untuk menyelesaikan reforma agraria, tadi salah satunya disepakati untuk membentuk kelembagaan atau badan atau apa pun namanya untuk menyelesaikan konflik agraria ini,” kata Arif kepada wartawan, Rabu (24/9).
Dia mengatakan, dalam waktu dekat, lembaga tersebut akan didirikan. Lembaga tersebut nantinya juga bertugas untuk mengatasi konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah.
“Jadi, dalam waktu dekat, mungkin dalam tahun ini, tadi diinformasikan, tadi ada juga dari Kepala Staf Presiden juga hadir, berbagai kementerian hadir dari Komisi IV hadir dan unsur pimpinan DPR/MPR hadir, menyepakati untuk membentuk suatu kelembagaan atau badan atau apapun namanya, untuk menyelesaikan konflik agraria di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Kemudian, kesepakatan lain yang disampaikan adalah akan memperbaiki peta yang ada agar bisa digunakan secara sama oleh kementerian dan lembaga. Sebab, saat ini, berbagai kementerian dan lembaga memiliki peta masing-masing.
“Ada lagi salah satunya untuk memperbaiki peta. Karena peta di Indonesia itu masih peta-peta lintas sektor, berbagai kementerian punya peta masing-masing. Ke depan, kita akan terpusat dan sedang diperbaiki oleh ATR/BPN,” tuturnya.
Target tahun ini, lanjutnya, sudah menyelesaikan kelembagaan untuk menyelesaikan konflik agrarian. (ralian)
Komentar