BeTimes.id– Guru Besar Ilmu Politik Islam UIN Jakarta, Khamami Zada menilai gagasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai bentuk kemunduran demokrasi.
Menurutnya, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD maka akan berdampak implikasi serius jika Pilkada dikembalikan ke DPRD.
Dia menilai mengembalikan Pilkada ke DPRD secara luas dipandang sebagai sebuah langkah mundur yang signifikan bagi perjalanan demokrasi Indonesia.“Indonesia akan kembali ke model sentralistik era Orde Baru dan mengingkari semangat Reformasi yang menghendaki desentralisasi dan partisipasi publik yang lebih luas,” ujar Khamami dalam Focus Group Discussion (FGD) Revisi UU Pemilu bertajuk “Desain Sistem Kepemiluan Indonesia” di FISIP UIN Jakarta, Selasa (7/10).
Khamami menyebutkan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara perwakilan justru melahirkan “transaksi” antarpartai politik, yang alih-alih memperkuat kepentingan rakyat, melainkan kepentingan partai politik. “Legitimasi kepala daerah akan sangat bergantung pada konfigurasi politik di DPRD, bukan pada rakyat. Hal ini akan menciptakan oligarki politik di mana kekuasaan hanya berputar di antara elite partai,” tambahnya.
Menurut dia, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki mandat dan legitimasi yang kuat dan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat pemilihnya.
Komentar