“Regulasi ini disiapkan sebagai instrumen hukum sekaligus petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, sampai dengan pelaksanaan kerjasama,” kata Iwan.
Ia berharap, peraturan ini menjamin proses secara profesional, transparan, dan akuntabel dan memperoleh mitra yang profesional, berpengalaman, dan memiliki kemampuan finansial yang memadai.
“Pemanfaatan BMD melalui BGS/BSG bukan sekadar kerja sama pemanfaatan, tapi juga strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan aset daerah yang selama ini tidak produktif,” ujarnya.
Iwan mengatakan, regulasi ini sangat penting agar kerjasama yang dilakukan membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Salah satu rencana pelaksanaan pemanfaatan BMD yang akan mengacu pada Peraturan Bupati ini adalah pekerjaan Revitalisasi Pasar Baru Cikarang yang kondisinya sudah tidak layak pasca terjadinya kebakaran,” kata Iwan.
Komentar