BeTimes.id– Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta pemerintah dan Badan Pengelola Informasi (BPI) Danantara memastikan siapa pihak yang harus menalangi kerugian kereta cepat Whoosh.
Pasalnya, kerugian rata-rata kereta Woosh setiap tahunnya mencapai Rp 2 triliun. “Nah, oleh karena itu Danantara ataupun pemerintah harus memberikan kepastian siapa yang akan menalangi, menombok selama situasi dalam kondisi rugi,” kata Herman saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10).
Herman mengatakan, tidak tepat jika keuntungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya digunakan untuk membayar utang tersebut. Terkait Utang Whoosh Menurut Herman, jika kerugian sebesar itu dibiarkan, maka konsorsium perusahaan BUMN dan China itu akan terus merugi karena tingkat okupansi tidak mencukupi pembayaran bunga maupun cicilan utang pokok.
Ia juga mempertanyakan bagaimana cara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan meningkatkan pendapatan ketika dalam waktu ke depan dilakukan aksi korporasi yang merestrukturisasi utang dan bisa menekan bunga.Sebagai mitra perusahaan BUMN, Herman menyebut, Komisi VI belum menerima proposal dari pihak PT KCIC maupun dari konsorsium PT Kereta Api Indonesia (KAI) maupun Danantara.
“Sebagai superholding dan antara aset management, yang semestinya sih kemarin sebetulnya dalam pembahasan sudah ada opsi-opsi,” ujar Herman.
Komentar