BANJIR yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi mengakibatkan kerugian cukup besar. Apalagi, peristiwa seperti ini sering terjadi. Luapan Sungai Citarum di Kecamatan Pebayuran, diperparah dengan jebolnya tanggul hingga banjir semakin meluas, menyebabkan persawahan rusak, banyak rumah juga rusak parah.
Kondisi ini membuat Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menaruh perhatian serius. Apalagi, banjir di daerah lumbung padi Jawa Barat ini, kerap terjadi akibat limpahan air dari hulu melalui beberapa sungai, termasuk Citarum.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim, Rabu (3/3) malam mengatakan, pihaknya sudah dua kali mengadakan rapat pembahasan terkait penanganan banjir ini dengan mengundang para pejabat terkait. Karena, banjir di daerah ini sudah cukup parah, sehingga tidak mungkin bisa hanya ditangani Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, tetapi harus melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
Apalagi katanya, di daerah ini merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, sehingga jika penanganan banjir tak segera dilakukan, banjir dikhawatirkan bisa merembet ke kawasan industri. Makanya, pengelola kawasan industri dengan ribuan pabrik, juga dilibatkan dalam pembahasan penanganan banjir ini.
Diharapkan, ada solusi terbaik yang dilakukan. “Pengerukan dan pelebaran beberapa sungai, memang merupakan solusi terbaik. Namun, karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar, sehingga Pemprov dan Pemerintah Pusat harus turun tangan,” katanya.
Dalam rapat yang sudah dilakukan Komisi III sebelumnya, untuk mencari solusi terhadap dampak banjir akibati luapan kali (saluran) yang melintas di sekitar permukiman dan perumahan warga.
Komisi III berharap ada solusi penanganan banjir, minimal dapat meminimalisir banjir hingga 50 – 80 persen dari beberapa titik. Karenanya, Dinas terkait harus dilibatkan mencari solusi karena banjir terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.
Dengan penanganan banjir, diharapkan ke depan bisa menanggulanginya. Normalisai kali, pembuatan sumur resapan, perbaikan/pembangunan tanggul dan menormalkan fungsi saluran (drainase) perumahan yang langsung mengalir ke kali, kata Helmi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dalam rapat belum lama ini.
Banjir akibat jebolnya tanggul dan pendakalan kali yang harus dinormalisasi, di samping permasalahan sampah yang menumpuk di kali yang menghambat lajunya air sungai. Juga bangunan liar (bangli) di sepanjang badan kali yang sangat mengganggu aliran sungai.
Dari hasil rapat itu, data-data yang sudah diberikan Komisi III, terkait penanganan banjir, sehingga menjadi prioritas dalam Anggaran Perubahan nanti. Pihaknya mengharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Keuangan daerah mendukung dan menyetujui usulan sesuai hasil rapat tersebut.
Pihaknya akan melihat ajuan masuk dalam KUA-PPAS, dan akan tetap meminta agar usulan-usulan sesuai kesepakatan tentang penanggulangan banjir di daerah ini dimasukan ke dalam buku KUA-PPAS di APBD Perubahan.
Selain Pemkab Bekasi, BBWS Cisadane atau pun Citarum harus dilibatkan dalam pembangunan, baik yang bersifat pemeliharaan sungai (penyehatan) atau pembangunan fisik.
Sedangkan bangli akan diklarifikasi kepada PJT II untuk memastikan apakah keberadaannya sudah sesuai dengan aturan PJT II. “Kita berikan waktu kepada dinas terkait, untuk mendata ulang, mencari solusi penanganan banjir tersebut,” tandasnya. Karenanya, dalam rapat selanjutnya, PJT II dan BBWS akan diundang dalam pembahasan penanganan banjir tersebut. (advertorial).
