KETUA Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi H.Kardin.S.IP, MSi berharap tidak ada hambatan para pemudik. Karena, Kabupaten Bekasi sebagai daerah perlintasan yang cukup padat dilalui menjelang dan sesudah hari raya Idul Fitri.
Sepanjang jalan yang menjadi perlintasan, harus siap. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, harus mempersiapkan sejumlah rambu lalulintas, terutama di sejumlah titik yang belum tersedia. “Saya kira, di titik tertentu, masih perlu ada rambu-rambu lalulintas, termasuk rambu yang sudah rusak supaya secepatnya diganti. Kita harapkan, sepanjang jalan di Kabupaten Bekasi yang merupakan perlintasan arus mudik, harus siap mengantisipasi. Apalagi setiap tahun jumlah kendaraan yang mudik terus bertembah, sehingga berbagai hal harus disiapkan,” katanya.
“Dishub dan Satuan Lalulintas Polres Metro Bekasi bisa segera menertibkan parkir liar di marka jalan atau ngetem sembarangan yang kerap menimbulkan kemacetan, ,” katanya.
Angkot maupun minibus yang seenaknya parkir di tepi jalan dan di area lampu merah seperti di SGC, angkot di depan Terminal Kalijaya hingga menimbulkan kesemrawutan, dan Dishub diharapkan mampu merealisasikan programnya dengan baik, kata Kardin.
Terkait penertiban angkutan karyawan yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, Kardin meminta aparat terkait terus meningkatkan penertiban. Apalagi, bus karyawan itu umumnya dari luar daerah tanpa izin operasional dari Penerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi.
Kendaraan beroperasi tanpa izin dari Pemda, sehingga perlu ditertibkan. Kendaraan beroperasi di daerah ini, tetapi Kabupaten Bekasi tak mendapat manfaat justru jadi beban karena kerap menimbulkan kemacetan.
Menyinggung kondisi jalan, Kardin meminta agar Dinas PUPR bisa memperbaikinya. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya (PUPR), bisa mengutamakan perbaikannya, sebab kerusakan kecil akan menimbulkan kemacetan terutama jumlah kendaraan semakin padat. Kendaraan akan melaju pelan hingga akhirnya kemacetan pun terjadi.
Jalur yang menjadi jalan alternatif, kondisinya harus baik, sehingga tidak memperparah kemacetan. Dishub dan Kepolisian harus bersinergi, terutama dalam rekayasa lalulintas, sehingga ketika terjadi kemacetan, bisa segera mengalihkannya ke jalan alternatif.
Kardin mengaku, terus berkoordinasi dengan instansi terkait demi kelancaran arus mudik. Dan dengan dihentikannya pembangunan jalan tol selama arus mudik ini, akan mengurangi kemacetan. Sebab, seandainya pembangunan tetap dilakukan, bisa jadi arus lalulintas sulit bergerak.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini juga menyoroti banyaknya parkir di sepanjang jalan selama ini, supaya segera diatasi. Termasuk bus angkutan karyawan yang jumlahnya cukup banyak dan tak jarang parkir sembarangan, harus ditertibkan.
Sementara itu, Sekretaris Dishub Kabupaten Bekasi Dede Suryawan didampingi Kepala Bidang Angkutan Yudhi C Permana mengatakan, selalu berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Bekasi. Dalam angkutan lebaran ini, Dishub akan ikut pengamanan di 8 Poskotis yang tersebar di beberapa tempat bersama Satlantas.
Sedangkan penertiban di sepanjang jalan, sesuai Undang-Undang, Dishub tidak memiliki kewenangan, kecuali operasi atau razia bersama Satlantas Polres Metro Bekasi. “Jadi kalau ada pelanggaran, seperti parkir sembarangan yang menyebabkan kemacetan, dalam hal penindakan, hanya Kepolisian yang berwenang. “Hanya di Objek Pariwisata, Terminal, Jembatan timbanglah Dishub bisa melakukan tindakan,” katanya.
Namun, pihaknya selalu siap bekerjasama dengan kepolisian, ketika ada penertiban. Demikian juga dalam pengamanan arus mudik ini, petugas akan dibagi 3 ship siang dan malam yang ditempatkan di Poskotis itu. (advertorial)
Komentar