Anggota Komisi A yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto:Istimewa)
BeTimes.id – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menegaskan, agar gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ditiadakan dalam alokasi rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.
“Saran kami untuk TGUPP 0 rupiah, tidak perlu dianggarkan. Kalau mau dianggarkan silahkan gunakan alokasi operasional gubernur,” tegas Gembong, dalam rapat Komisi A, di Gedung DPRD, Rabu (30/10).
Rapat digelar dari pukul 10.00 sampai 23.00 WIB. Hadir Anggota Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo dan Tina Toon.
Menurutnya, kinerja TGUPP tidak memberi apa-apa terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan, kinerja TGUPP dalam reklamasi yang ditutup tapi Gubernur Anies memberi ijin IMB dipertanyakan.
“Apa gunanya TGUPP dan sampai saat ini tidak nampak kinerjanya, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat Jakarta saja, ” tegas Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.
Gembong mengkritik usulan Bappeda DKI Jakarta terkait TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020.
Menurut Gembong, setiap dana yang menggunakan dana APBD harus transparan mulai dari rekrutmen hingga kinerja yang dapat dilaporkan ke DPRD DKI. Sangat disayangkan kinerja TGUPP yang sekarang dan sistem perekrutannya sangat tertutup.
Sementara itu, Ketua Komisi A Mulyono meminta Bappeda mengkomunikasikan anggara Rp 19,8 miliar itu terlebih dahulu kepada Anies.
Menjadi sorotan masyarakat, para personil TGUPP merupakan anggota dewan pakar Anies dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka Marco Kusumawijaya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan Rikrik Rizkiyana.
Naufal Firman Yursak, juru bicara Anies-Sandiaga pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, kini juga menjadi anggota TGUPP. (Ral)
Komentar