BeTimes.id- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi menerima pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN RB) terkait Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (12/3).
Fanoeel Thamrin, Kasubid Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah I-2 MENPANRB mengatakan, pendampingan ini lanjutan dari penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja disaksikan Menteri PANRB, Selasa lalu.
“Kita ingin memastikan komitmen yang telah ditanda tangani akan berjalan dengan baik untuk pembangunan MPP di Kabupaten Bekasi,” ucap Fanoeel.
Ditambahkan, hingga ke tahap peresmian MPP, ada beberapa tahapan yang harus dilalui Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri. “Harus ada koordinasi pengaturan mekanismenya, penyiapan sarana prasarananya termasuk TIK dan SDM-nya yang harus dipersiapkan dengan baik,” katanya.
Tim Menpan juga menilai, dengan sisa target waktu peresmian MPP pertama di Kabupaten Bekasi ini, harus dapat dimaksimalkan dengan baik dan maksimal.
“Dengan sisa waktu, Pemkab Bekasi harus lebih memaksimalkannya dengan baik. Karena MPP ini bukan hanya kita menempatkan tenant-tenant di dalam sebuah gedung, namun dari segi sistem IT nya pun juga harus terintegrasi dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Sukmawati Karnahadijat, Kabid Tata Ruang dan Bangunan DPMPTSP Kabupaten Bekasi mengatakan, pendampingan ini sangat dibutuhkan sebagai sebuah guidance bagi Pemkab Bekasi untuk memulai membangun MPP pertama ini. “Pendampingan ini, dari pihak tim Menpan sudah menjabarkan secara detail, baik secara sistem, tata letak dan lainnya,” ucap Sukma.
Dikatakan, Pemkab Bekasi sudah memasuki tahapan perencanaan untuk pembangunan MPP pertama di Kabupten Bekasi ini. “Ini termasuk cepat, karena Bupati baru menandatangani komitmen MPP ini, untuk memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat,” jelasnya.
Sebelum sampai ke tahapan launching MPP ini, Sukmawati mengatakan akan ada percobaan pelayanan terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan terhadap pelayanan dan fasilitas yang akan disediakan nantinya.
MPP yang akan hadir di Kecamatan Cikarang Utara pertengahan tahun ini, akan diisi 20 tenan dari seluruh pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. “Rencananya akan ada 20 tenan, namun dari tim Menpan juga meminta kita untuk memastikan kembali jenis layanan yang akan hadir agar lebih memaksimalkan MPP,” tandasnya. (hem)
Komentar