Lima Desa di Kecamatan Muaragembong Jadi Proyek Percontohan Program Data Desa Presisi

Daerah667 Dilihat

BeTimes.id-Lima Desa di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi menjadi proyek percontohan implementasi secara nasional program Data Desa Presisi (DPP).

Bagi Kecamatan Muaragembong, tentu sebagai kehormatan sekaligus tantangan. Bagaimana pun, suksesnya program ini memerlukan tenaga dan pemikiran serta anggaran yang cukup. Apalagi, hampir 120 variabel data persatu keluarga,yang tidak mudah dimengerti masyarakat.

Tetapi, bagi Kecamatan yang sebagian wilayahnya berada di pantai utara ini, harus melakukan berbagai terobosan. Dengan mengajak masyarakat dan semua pihak, untuk terlibat mensukseskan program ini.

Lima desa di Kecamatan Muaragembong itu, terus berusaha agar bisa mensukseskan program DDP sebagai proyek percontohan implementasi secara nasional oleh Pemerintah Pusat. Lima desa itu, Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Jayasakti.

Camat Muaragembong Lukman Hakim menyampaikan program Data Desa Presisi yang dilaksanakan di Kecamatan Muaragembong adalah penunjukan langsung dari Kemendagri yang sudah berjalan di 5 desa di Muaragembong.

“Ini adalah sinergi antara Tim Anggota DPR RI dengan Institut Pertanian Bogor serta didukung  pemerintah desa dan kecamatan,” tuturnya usai rapat bersama perangkat daerah terkait yang dipimpin Pj.Bupati Bekasi, Dani Ramdan di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (16/9).

Ditambahkan, 5 desa ini  akan diminta membahas program DDP yang sudah berjalan di Kecamatan Muaragembong. “Dalam waktu dekat,  Pj Bupati akan mengundang, terkait dengan implementasi dari aplikasi Data Desa Presisi,” tambahnya.

Pihaknya, akan mempersiapkan secara matang dengan mengundang para pihak untuk menyukseskan program DDP di daerah ini.

Sementara itu, Pj.Bupati Bekasi, Dani Ramda menargetkan semua Desa di Kabupaten Bekasi mulai tahun 2022 ini, akan menjalankan program Data Desa Presisi (DDP), menyusul Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai 20 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipimpin Penjabat Bupati/Walikota supaya menerapkan konsep DDP.

“Ini  merupakan data terintegrasi by name by adress setiap penduduk di desa, termasuk asetnya, tanahnya, tanamannya, hampir 120 variabel data persatu keluarga itu, sehingga  program apapun di  daerah ini, bisa mengacu pada data ini, dan diupdate per 3 bulan,” kata Dani Ramdan,

Untuk mensukseskan program ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar terkait dukungan anggaran. “Dari dana bantuan Desa (ADD), termasuk dari provinsi maupun kabupaten,  teknisnya akan dikonfirmasi ke Provinsi, sehingga dananya nanti ada di desa masing-masing,” katanya.

Dalam pengembangan aplikasi digitalnya dan dalam melatih operator enumerator aplikasi dari penduduk setempat akan digandeng dari Perguruan Tinggi  untuk mensukseskannya.

“Diambil dari orang lokal, supaya  pertiga bulan bisa mengupdate, mengecek lagi, mana yang berubah dan yang tetap, sehingga data desa presisi ini, betul-betul presisi,” tandasnya. (***)

Komentar