Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPT parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang mengelola aja,” ucap Kenneth saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (14/5).
Kenneth juga menilai kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta belum maksimal dalam menangani persoalan parkir liar. Ia menyebut perlu adanya evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan karena dinilai tidak mampu menindaklanjuti laporan masyarakat. “Makanya Dishub ini juga harus dievaluasi. Kalau malas-malas, ya memang kerjanya malas-malas atau memang tidak ada passion-nya. Mungkin bisa diganti, bisa dicopot, atau digeser. Jangan di situ lagi, cari orang yang benar-benar bisa kerja,” katanya.
Politikus PDI-P itu pun menilai kinerja Dishub ini tidak sejalan dengan visi Pramono-Rano yang berfokus pada pelayanan publik. Padahal, menurut dia, Pramono telah menunjukkan upaya pemberantasan parkir liar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Namun, upaya tersebut belum diikuti jajarannya. (Ralian)
Komentar