“Kami berkoordinasi dengan legislatif agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan. Bapenda saya minta berinovasi, apakah melalui perda baru yang dapat menarik retribusi, atau dengan memanfaatkan tanah kas daerah secara produktif,” jelasnya.
Bupati Ade juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, terutama pada tahun ini yang menjadi momentum realisasi janji kampanye untuk mengarahkan anggaran hibah ke sektor pembangunan dasar masyarakat.
“Hibah-hibah kita efisiensikan dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Bekasi tengah menginisiasi regulasi pengelolaan limbah logam industri sebagai potensi baru peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kabupaten Bekasi adalah penyandang industri terbesar di Asia Tenggara. Banyak limbah yang bernilai ekonomis, namun belum memiliki dasar retribusi. Jika dikaji dan diatur melalui perda atau perbup, ini bisa menjadi sumber PAD baru,” terang Bupati Ade.
Ia menegaskan, seluruh arah pembangunan dan penganggaran 2026 telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta hasil koordinasi bersama DPRD untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan fiskal daerah.
