“Kita tidak boleh lupa bahwa Soeharto punya jejak sejarah kelam, yang sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dalam hal pelanggaran HAM dan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) selama ia memimpin negeri ini,” ungkap Andreas yang juga Ketua DPP PDI-P itu.
Andreas menekankan bahwa penghargaan terhadap tokoh bangsa harus hadir bersama kesadaran akan sisi terang maupun sisi gelap sejarah, bukan melalui glorifikasi.
Menurut Andreas, Bangsa Indonesia harus mampu menempatkan sejarahnya secara utuh, menghargai jasa, sekaligus mengakui sisi kelamnya, untuk memastikan masa depan yang lebih matang secara moral dan demokratis.“Saya percaya, penghargaan terhadap pahlawan adalah bagian dari rekonsiliasi kebangsaan. Namun rekonsiliasi sejati hanya bisa lahir dari kejujuran sejarah, bukan dari penghapusan jejak masa lalu,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh pada upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11), bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Komentar