Di sektor industri dan perdagangan, anggaran dialokasikan untuk penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Rp 13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp 17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri Rp 23,55 miliar.
Sementara itu, sektor komunikasi dan informatika mendapat anggaran Rp 185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.
“Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” ujar Michael.
Sebagai catatan, turunnya APBD 2026 dipengaruhi oleh berkurangnya Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dari Rp 26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp 11,16 triliun pada 2026. Penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang berkurang sebesar Rp 14,79 triliun. (ralian)
Komentar