Timboel Siregar adalah seorang pengamat kebijakan publik yang berfokus pada isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial di Indonesia. Ia dikenal luas melalui perannya sebagai Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).
Di tengah ancaman krisis dunia akibat perang Israel-USA melawan Iran, Presiden Prabowo Subianto tetap melayangkan optimismenya dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi (PE) 8 persen, melalui strategi padat karya yang lebih ditekankan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan satu juta rumah.
Program MBG diproyeksikan akan menyerap 1,5 juta tenaga kerja langsung (35 ribu dapur) serta 1,5 juta pekerja rantai pasok, sementara proyek 1 juta rumah ditargetkan menyerap hingga 5 juta pekerja.
Data per 20 Januari 2026 yang dipaparkan Kepala BGN di dep, jumlah SPPG yang operasional 21.102 dengan SDM SPPG berjumlah 73.207 orang dengan rincian :
- Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebanyak 32.712 orang yaitu Kepala SPPG 20.937 orang dan Magang sebanyak 11.775 orang.
- Akuntan sebanyak 20.310 orang
- Ahli Gizi sebanyak 20.185 orang
Sementara relawan yang bekerja di SPPG sebanyak 825.936 orang yang bekerja di SPPG dengan sebaran peran sebagai kepala juru masak, juru masak, pemorsian, persiapan, pencuci foodtray, pengemudi, kepala lapangan, keamanan, dan kebersihan. Potensi penambahan SPPG sebanyak 14.145, sehingga total nantinya sebanyak 35.247 SPPG, yang juga akan menambah jumlah relawan dan SPPI yang bekerja di program MBG.
Dalam RPJMN 2025 – 2029, target pencapaian PE 8 persen di tahun 2029, yang ditentukan oleh pencapaian target PE di 2025 sampai 2028. Namun target PE di 2025 saja (yaitu 5,2 persen) belum mampu dicapai karena hanya terealisasi 5.11 persen (capaian ini pun masih dipertanyakan oleh beberapa ekonom, yang memperkirakan PE 2025 di bawah 5 persen), padahal sudah ada pelaksanaan MBG dengan realisasi anggaran Rp51,5 triliun (72,5% dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun).
Demikian juga janji pembangunan 3 juta rumah pun terus digaungkan, namun realisasi pengadaan rumah baru di 2025 dengan skema FLPP hanya 278.868 unit (jauh dari target 350 ribu unit) dengan dana subsidi Rp34,64 T.
Indonesia pernah mencapai PE lebih 8 persen yaitu di tahun 1968, 1973, 1977, 1980 dan 1995, dengan dukungan penggeraknya masing-masing. Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 1968 sebesar 10,9 persen digerakkan oleh terbukanya Indonesia terhadap investor asing, dan penyederhaan prosedur perdagangan luar negeri.
Di tahun 1973 PE sebesar 8,1 persen karena ada kenaikan harga minyak yg saat itu kita masih menjadi eksportir minyak, yang saat ini kita sudah menjadi importir minyak. Di 1977 PE sebesar 8,8 persen yang juga didukung oleh lonjakan harga minyak, termasuk mendorong substitusi impor.
Kebijakan menghadirkan iklim investasi yang lebih baik dengan dukungan energi bagi industri dalam negeri sehingga investasi masuk lebih banyak.
Namun minyak tinggal kenangan, saat ini pendapatan utama dari pajak, dengan “karakteristik” tax ratio yang masih rendah dan banyak mafia pajaknya.
Di 1980 PE sebesar 9,9 persen yang didukung oleh adanya deregulasi perbankan dan perdagangan sehingga investor asing masuk. Demikian juga saat itu kayu sebagai komoditas utama yang diekspor sebagai bahan mentah dan untuk mendukung industri dalam negeri, yang menyebabkan hutan rusak karena reboisasi tidak berjalan dengan baik.
Di 1995 PE sebesar 8,2 persen karena didukung oleh kebangkitan industri manufaktur, otomotif dan jasa sehingga investor asing masuk lebih banyak lagi dengan membuka lapangan kerja yang lebih besar.
Saat ini justru terjadi penurunan industri manufaktur khususnya yang padat karya sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran.
Dari hal di atas, untuk mendukung PE yang lebih tinggi lagi memang seharusnya Pemerintah fokus menghadirkan iklim investasi yang lebih baik untuk menarik investor, yang akan membuka lapangan kerja formal untuk Angkatan kerja kita.
Dengan masuknya investasi yang lebih besar maka akan semakin banyak orang yang bekerja dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan, mendorong ekspor dan impor.
Jadi, belajar dari 5 tahun tercapainya PE di atas 8 persen dengan penggeraknya yang jelas, bila saat ini Pemerintah hanya mengandalkan program MBG dan 1 juta rumah sebagai penggerak PE 8 persen maka hal ini akan sangat meragukan.
Lapangan kerja yang dibuka oleh program MBG lebih banyak bersifat informal yaitu pekerja relawan, yaitu yang bekerja di SPPG, yang tidak memberikan kepastian kerja, upah, perlindungan jaminan sosia, K3, dsb. Apalagi MBG diduga kuat sarat korupsi didalamnya sehingga MBG tidak akan mendukung konsumsi rumah tangga secara signifikan.
Demikian juga pembangunan satu juta rumah, yang memang lebih banyak membuka lapangan kerja informal, termasuk nantinya Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program Pemerintah lainnya, juga kurang mendukung kepastian kerja dan upah untuk mendukung daya beli masyarakat.
Pembukaan lapangan kerja formal sangat rendah. Laporan BPS, Agustus 2024 sampai agustus 2025 hanya terbuka 1.99 juta lapangan kerja. Pembukaan lapangan kerja formal hanya 200 ribu, sementara 1.6 jutaan informal.
Sepanjang 2025 tercipta 2.79 juta lapangan kerja yang juga paling banyak di sektor informal. Kondisi ini pun diperparah dengan semakin bergugurannya sektor padat karya, yang menyebabkan PHK sektor formal semakin banyak.
Iklim investasi kita menurun, yang disebabkan banyak hal seperti korupsi, menurunnya suplai energi ke industri, biaya tinggi, dsb, sehingga investor berpikir dua kali masuk ke Indonesia.
Hal ini berbeda dengan Vietnam yang banyak diminati investor, khususnya Investasi asing langsung, sehingga Vietnam bisa mencapai PE 8,02 persen di 2025.
Pemerintah harus meningkatkan iklim investasi dengan dukungan regulasi, anggaran, penegakkan dan kepastian hukum, serta memfasilitasi industri kita supaya investor mau menanamkan modal di Indonesia, paling tidak menahan laju PHK. Potensi permasalahan energi di dalam negeri karena masalah selat Hormutz, sebaiknya Pemerintah tetap mendukung suplai energi ke industri agar tetap berproduksi.
Dengan komitmen pada pembukaan lapangan kerja formal yang lebih besar dengan indikator penggerak yang lebih jelas maka PE Indonesia diharapkan bisa lebih besar dari 5 persen. Capaian 6 persen sudah baik, walaupun memang sulit ke 8 persen. (Pinang Ranti, Timboel Siregar)
Komentar