BeTimes.id — Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mempercepat pembebasan lahan pembangunan flyover dan pemasangan palang pintu otomatis di beberapa titik perlintasan sebidang pasca tabrakan kereta api.
Pasalnya, pasca insiden tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, pihaknya telah memanggil Dishub, Dinas Perkimtan, serta Dinas BMSDA Kota Bekasi.
“Kami mendorong dan mendesak dinas terkait, terutama Perkimtan, untuk mempercepat pembebasan lahan terkait pembangunan flyover,” kata Latu Har Hary, Senin (4/5).
Menurutnya, alokasi anggaran untuk pembebasan lahan flyover telah tersedia, dengan nominal Rp 50 miliar di tahun 2025 dan sebesar Rp 68 miliar di tahun 2026, sehingga total menjadi Rp 118 miliar.
Ia menjelaskan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan dana sebesar Rp 200 miliar dari Bantuan Presiden (Bantres) untuk penyelesaian flyover Bulakapal.
“Kami masih berupaya agar dana ini bisa cair, karena kementerian terkait masih bingung menentukan leading sector-nya, apakah Kementerian Perhubungan atau PUPR,” jelasnya.
Selain flyover, kata dia, pembangunan palang pintu otomatis tiga minggu ke depan, akan dibangun di dua lokasi, yaitu Ampera dan Bulakapal.
“Palang pintu di Ampera merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan, sementara di Bulakapal didanai oleh Provinsi Jawa Barat” katanya.
Dua titik perlintasan kereta api itu saja yang belum memiliki palang pintu, dan sekarang dibangun agar tidak menjadi faktor utama lagi dari musibah.
Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan kebutuhan riil dan mendasar untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan kereta api yang melintasi Kota Bekasi. (Adv/DPRD) .
Komentar