BeTimes.id– Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim memberikan penjelasan terkait perekrutan staf khusus dan tim teknologi dari pihak luar kementerian.
Nadiem berdalih, langkah tersebut diambil demi mengakselerasi pengembangan aplikasi digitalisasi pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (11/5).
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan keberadaan ratusan orang luar yang masuk ke dalam struktur kementerian, yang sempat dijuluki sebagai “organisasi bayangan” atau shadow organization.
”Saudara memasukkan orang-orang luar, ada istilahnya ‘shadow organization’. Ada berapa ratus orang yang Saudara masukkan. Bisa Saudara jelaskan kepada Majelis Hakim?” tanya jaksa.
Nadiem menegaskan bahwa pemilihan staf khusus tersebut didasarkan pada kompetensi dan integritas yang mereka miliki. Menurutnya, beberapa dari mereka bahkan akhirnya dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen).
”Mereka dipilih oleh saya dan disetujui Presiden berdasarkan rekam jejak. Jadi, orang-orang terbaik di dalam kementerian pun diberikan kesempatan untuk memimpin,” jelas Nadiem.
Interupsi Soal Nama Presiden
Suasana persidangan sempat memanas saat Nadiem menyebut nama Presiden. Jaksa langsung menyela dan mengingatkan Nadiem agar tidak membawa-bawa nama kepala negara jika tidak relevan dengan substansi jawaban.
”Izin Yang Mulia, mohon jangan mudah membawa nama Presiden di dalam persidangan. Saya lihat tidak ada korelasinya,” tegur jaksa.
Meski sempat disanggah oleh penasihat hukum Nadiem, Hakim meminta semua pihak untuk tenang dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan penjelasannya.
Alasan Kompetensi Teknologi
Nadiem kemudian melanjutkan bahwa tim teknologi yang dibawanya bekerja di luar struktur resmi kementerian melalui kontrak dengan salah satu BUMN. Ia berargumen bahwa mandat dari rapat kabinet paripurna pertama adalah melakukan digitalisasi pendidikan secara masif.
Ia mengakui bahwa meskipun Kemendikbudristek memiliki banyak sumber daya manusia yang baik, namun saat itu kementerian kekurangan tenaga ahli yang mampu membangun platform digital skala besar.
”Satu hal yang sama sekali tidak ada kompetensinya (di kementerian saat itu) adalah membangun aplikasi standar dunia untuk skala besar. Itulah alasan saya membawa orang-orang dari bidang teknologi,” pungkasnya. (ralian)
Komentar