BeTimes.id– Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp370,4 miliar untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan ini dilakukan setelah BPIP hanya menerima alokasi pagu indikatif sebesar Rp141 miliar (Rp141.069.079.000).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Yudian menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp141 miliar yang ada saat ini dialokasikan untuk program pembinaan Pancasila sebesar Rp10 miliar dan belanja operasional BPIP sebesar Rp131 miliar.
“Perkenankan kami menyampaikan bahwa atas pengalokasian pagu indikatif tersebut di atas, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp370.457.677.928,” ujar Yudian dalam rapat tersebut.
Yudian merinci, usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam dua sektor utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp131 miliar dan program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) sebesar Rp239,3 miliar.
## Rincian Tambahan Anggaran Dukungan ManajemenUntuk program dukungan manajemen sebesar Rp131 miliar, BPIP membaginya ke dalam enam poin prioritas:
1. Peningkatan SDM dan Sarana: Peningkatan sumber daya manusia, manajemen aset/Barang Milik Negara (BMN), layanan umum, dan sarana internal sebesar Rp41.867.074.590.
2. Manajemen Risiko: Manajemen risiko dan pengawasan sebesar Rp2.600.000.000.
3. Hukum dan Birokrasi: Hukum dan reformasi birokrasi sebesar Rp13.536.977.000.
4. Akuntabilitas: Program dan akuntabilitas kinerja sebesar Rp9.814.330.000.
5. Informasi dan Administrasi: Keterbukaan informasi publik, tata usaha, dan administrasi sebesar Rp58.070.878.000.
6. Teknologi: Data dan teknologi informasi sebesar Rp5.225.000.000.Rincian Tambahan Anggaran Pembinaan Pancasila (PIP).
Sementara itu, untuk program utama Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang diusulkan sebesar Rp239,3 miliar, anggaran akan difokuskan pada penguatan hubungan antarlembaga, sosialisasi, dan regulasi.
Yudian memaparkan, pihaknya membutuhkan Rp99,9 miliar untuk pos penguatan hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan.
Alokasi prioritasnya diarahkan pada kegiatan pengarusutamaan Pancasila dan pembudayaan gotong royong di masyarakat.
Selanjutnya, anggaran sebesar Rp24,6 miliar diusulkan untuk pos analisis, penyelarasan hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi. “Alokasi prioritas pada kegiatan analisis dan penyelarasan rencana produk hukum serta pengawasan kebijakan agar selaras dengan nilai Pancasila,” tambahnya.
Selain itu, BPIP juga mengajukan anggaran pengkajian kebijakan dan materi PIP sebesar Rp27 miliar, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP sebesar Rp66,1 miliar, serta pengukuran dan evaluasi pelembagaan Pancasila sebesar Rp21,3 miliar. (ralian)