BeTimes.id– Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam keras kebijakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mewajibkan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kebijakan tersebut disorot tajam menyusul gugurnya dua peserta program dalam rangkaian pelatihan.
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP GMNI, Luhut Situmorang menilai insiden maut ini membuktikan adanya masalah konseptual dan administratif dalam kebijakan tersebut sejak awal.
“Kami mempertanyakan apa hubungan latihan dasar kemiliteran dengan tugas mengelola koperasi desa dan kampung nelayan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah manajer yang menguasai tata kelola usaha, keuangan, logistik, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan pelatihan militer,” ujar Luhut dalam keterangannya, Kamis (25/6).
Kronologi Gugurnya Dua Peserta Pelatihan
Berdasarkan data yang dikonfirmasi Kementerian Pertahanan 23 Juni 2026.