Jaringan Alumni Yogyakarta Usulkan Sri Sultan HB X Jadi Wakil Presiden ke Presiden Prabowo

Uncategorized18 Dilihat

BeTimes.id–Jaringan Alumni Yogyakarta mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan ini muncul untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026.

​Aspirasi masyarakat tersebut disampaikan menjelang tenggat waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden dari Presiden kepada MPR, paling lambat pada 25 November 2026. Adapun sidang paripurna MPR untuk memilih dan melantik Wakil Presiden dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

​Ketua Jaringan Alumni Yogyakarta Heroe Waskito menyatakan, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan figur wakil presiden yang mampu menjadi tokoh pemersatu dan diterima oleh berbagai elemen, baik partai politik maupun masyarakat luas.

​”Indonesia sedang membutuhkan perekat. Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah tokoh yang diterima lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan lintas generasi. Beliau milik seluruh bangsa, bukan milik satu golongan,” ujar Heroe dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

​Heroe mengingatkan kembali peran Sri Sultan dalam menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat pada masa reformasi 1998. Ia mencontohkan peristiwa Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta pada 20 Mei 1998, saat Sultan menyerukan kerukunan, perdamaian, dan ketertiban sehingga situasi di Yogyakarta tetap kondusif. Selain itu, pada 10 November 1998, Sultan juga turut dalam Pertemuan Ciganjur bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais untuk mencari titik temu demi masa depan bangsa.

​”Di saat genting, Sultan memilih merangkul, menenangkan, dan mempertemukan. Itulah watak yang dibutuhkan seorang Wakil Presiden: menjaga persatuan dan membantu Presiden merawat kerukunan bangsa,” imbuhnya.

​Sementara itu, Sekretaris Jaringan Alumni Yogyakarta Eko Prastowo menilai Sri Sultan memenuhi kriteria wakil presiden yang bebas dari kepentingan politik praktis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Gubernur DIY dilarang menjadi anggota partai politik—aturan yang membuat Sultan telah menanggalkan keanggotaan partainya sejak 2012.

​”Wakil Presiden dari luar partai tidak akan menjadi pesaing Presiden dan tidak menggeser keseimbangan koalisi. Sultan hadir untuk menjaga dan membantu Presiden sampai akhir masa jabatan, bukan untuk menunggu giliran pada 2029,” kata Eko.

​Eko menambahkan, rekam jejak pemerintahan Sultan terbilang panjang karena telah menjabat sebagai Gubernur DIY sejak 1998. Pengabdian di kursi orang nomor dua di Indonesia pun bukan hal baru bagi keluarganya, mengingat ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada periode 1973–1978.

​Menutup pernyataannya, Eko menegaskan bahwa dorongan ini murni lahir dari kepedulian terhadap masa depan negara, meski Sri Sultan sebelumnya sempat merespons wacana ini dengan merendah.

​”Kami menghormati sikap rendah hati Sultan, yang menyebut urusan ini sebagai urusan Jakarta. Justru karena itu kami bersuara. Pengabdian terbaik kadang datang dari orang yang tidak memintanya. Kami memohon Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan usulan ini,” pungkas Eko. (ralian)

Komentar

Berita Selanjutnya