Bupati Bekasi Siapkan Langkah Optimalkan 36 Ribu Hektare Lahan Pertanian

Uncategorized256 Dilihat

Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja bersama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn.) Muhammad Saleh Mustafa, menghadiri panen raya padi di Gapoktan Sri Pohaci, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Minggu.  ) 

BeTimes.id– Pemerintah Kabupaten (Peekab) Bekasi siapkan langkah mengoptimalkan sekitar 36.000 hektare lahan pertanian agar meningkatkan hasil produksi padi.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja saat menghadiri panen raya padi bersama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn.) Muhammad Saleh Mustafa, di Gapoktan Sri Pohaci, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Minggu (22/11).

Bupati Asep menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan bidang strategis yang memiliki masa depan panjang karena kebutuhan pangan masyarakat akan terus meningkat.

“Kalau pabrik ada batas usia operasionalnya. Tetapi kalau petani, tidak akan ada masanya. Selama manusia masih membutuhkan makanan, sektor pertanian akan selalu dibutuhkan. Karena itu, pertanian harus kita jaga dan kembangkan,” ujar Asep.

Asep mengaku memahami berbagai tantangan yang dihadapi petani di lapangan. Menurutnya, peningkatan produksi tidak cukup hanya mengandalkan kebiasaan bertani secara turun-temurun, tetapi harus didukung pengetahuan, teknologi, serta pengelolaan lahan yang tepat.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kondisi tanah, khususnya tingkat keasaman atau pH tanah (ukuran tingkat keasaman atau kebasaan tanah pada skala 0 hingga 14, dengan 7 sebagai titik netral) sebelum proses penanaman.

“Petani harus semakin pintar. Sebelum menanam, kondisi tanah harus diketahui terlebih dahulu, apakah asam atau basa. Karena tingkat keasaman tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil panen,” katanya.

Untuk itu, Bupati meminta Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyiapkan alat pengukur pH tanah sekaligus memperkuat edukasi kepada petani mengenai pengolahan dan pemulihan kesuburan tanah, termasuk pemanfaatan pupuk organik sesuai kebutuhan lahan.

Ia juga meminta dukungan penganggaran agar sarana pengukuran kondisi tanah dapat dimanfaatkan petani secara lebih luas.

“Jangan sampai petani hanya mencangkul dan menanam tanpa mengetahui kondisi tanahnya. Kita ingin petani memahami apa yang dibutuhkan lahannya, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana memilih benih yang sesuai. Semua harus berdasarkan pengetahuan,” ungkapnya.

Asep menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki visi menjadikan sekitar 36.000 hektare lahan pertanian sebagai kawasan pertanian modern. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah akan memperkuat peran penyuluh pertanian melalui pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Para penyuluh nantinya didorong untuk memberikan edukasi mengenai teknik budidaya, pemilihan varietas unggul, pengelolaan tanah, pemupukan, hingga pemeliharaan tanaman.

Menurut Asep, peningkatan kapasitas petani menjadi salah satu kunci untuk mendorong produktivitas pertanian hingga mencapai target 10 ton gabah per hektare.

“Kita punya sekitar 36.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Ke depan, kita ingin menjadikannya sebagai pertanian modern, bukan lagi hanya mengandalkan pola konvensional. Targetnya, bagaimana petani bisa menghasilkan panen sampai 10 ton per hektare,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan hasil panen harus dilakukan melalui proses pembelajaran dan penerapan teknologi yang tepat, bukan sekadar menambah penggunaan pupuk maupun sarana produksi.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemkab Bekasi juga terus memperkuat infrastruktur pendukung pertanian, khususnya jaringan irigasi dan ketersediaan air.

Bupati menjelaskan, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi dalam pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Pebayuran untuk mendukung kebutuhan air bagi lahan persawahan.

Pemerintah daerah juga mendorong normalisasi Saluran BKG melalui kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II. Saluran BKG di Kecamatan Pebayuran merupakan Saluran Sekunder (SS) Bendung Kedung Gede yang berfungsi mengairi sekitar 5.000 hingga 6.000 hektare sawah.

Program normalisasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki distribusi air bagi kawasan persawahan di wilayah utara Kabupaten Bekasi.

“Air merupakan kebutuhan utama bagi petani. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BWS dan PJT II untuk melakukan normalisasi saluran irigasi. Harapannya, lahan pertanian yang sebelumnya mengalami kekurangan air dapat kembali memperoleh pasokan yang memadai,” jelasnya.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian, Pemkab Bekasi juga telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada 2025 dengan luasan mencapai 36.494,53 hektare.

Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produktif sekaligus mencegah alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah turut mengikutsertakan lahan sawah seluas 1.500 hektare dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dari risiko kegagalan usaha tani.

“Lahan pertanian harus kita lindungi. Jangan sampai lahan produktif terus berkurang karena alih fungsi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan sektor pertanian tetap menjadi kekuatan ekonomi dan ketahanan pangan Kabupaten Bekasi,” ungkap Asep.

Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Pertanian beserta jajaran pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Bekasi.

Ia menegaskan, Pemkab Bekasi akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, TNI, instansi terkait, penyuluh, serta kelompok tani untuk mempercepat modernisasi pertanian.Bupati Bekasi Siapkan Langkah Optimalkan 36 Ribu Hektare Lahan Pertanian

BeTimes.id– Pemerintah Kabupaten (Peekab) Bekasi siapkan langkah mengoptimalkan sekitar 36.000 hektare lahan pertanian agar meningkatkan hasil produksi padi.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja saat menghadiri panen raya padi bersama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn.) Muhammad Saleh Mustafa, di Gapoktan Sri Pohaci, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Minggu (22/11).

Bupati Asep menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan bidang strategis yang memiliki masa depan panjang karena kebutuhan pangan masyarakat akan terus meningkat.

“Kalau pabrik ada batas usia operasionalnya. Tetapi kalau petani, tidak akan ada masanya. Selama manusia masih membutuhkan makanan, sektor pertanian akan selalu dibutuhkan. Karena itu, pertanian harus kita jaga dan kembangkan,” ujar Asep.

Asep mengaku memahami berbagai tantangan yang dihadapi petani di lapangan. Menurutnya, peningkatan produksi tidak cukup hanya mengandalkan kebiasaan bertani secara turun-temurun, tetapi harus didukung pengetahuan, teknologi, serta pengelolaan lahan yang tepat.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kondisi tanah, khususnya tingkat keasaman atau pH tanah (ukuran tingkat keasaman atau kebasaan tanah pada skala 0 hingga 14, dengan 7 sebagai titik netral) sebelum proses penanaman.

“Petani harus semakin pintar. Sebelum menanam, kondisi tanah harus diketahui terlebih dahulu, apakah asam atau basa. Karena tingkat keasaman tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil panen,” katanya.

Untuk itu, Bupati meminta Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyiapkan alat pengukur pH tanah sekaligus memperkuat edukasi kepada petani mengenai pengolahan dan pemulihan kesuburan tanah, termasuk pemanfaatan pupuk organik sesuai kebutuhan lahan.

Ia juga meminta dukungan penganggaran agar sarana pengukuran kondisi tanah dapat dimanfaatkan petani secara lebih luas.

“Jangan sampai petani hanya mencangkul dan menanam tanpa mengetahui kondisi tanahnya. Kita ingin petani memahami apa yang dibutuhkan lahannya, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana memilih benih yang sesuai. Semua harus berdasarkan pengetahuan,” ungkapnya.

Asep menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki visi menjadikan sekitar 36.000 hektare lahan pertanian sebagai kawasan pertanian modern. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah akan memperkuat peran penyuluh pertanian melalui pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Para penyuluh nantinya didorong untuk memberikan edukasi mengenai teknik budidaya, pemilihan varietas unggul, pengelolaan tanah, pemupukan, hingga pemeliharaan tanaman.

Menurut Asep, peningkatan kapasitas petani menjadi salah satu kunci untuk mendorong produktivitas pertanian hingga mencapai target 10 ton gabah per hektare.

“Kita punya sekitar 36.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Ke depan, kita ingin menjadikannya sebagai pertanian modern, bukan lagi hanya mengandalkan pola konvensional. Targetnya, bagaimana petani bisa menghasilkan panen sampai 10 ton per hektare,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan hasil panen harus dilakukan melalui proses pembelajaran dan penerapan teknologi yang tepat, bukan sekadar menambah penggunaan pupuk maupun sarana produksi.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemkab Bekasi juga terus memperkuat infrastruktur pendukung pertanian, khususnya jaringan irigasi dan ketersediaan air.

Bupati menjelaskan, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi dalam pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Pebayuran untuk mendukung kebutuhan air bagi lahan persawahan.

Pemerintah daerah juga mendorong normalisasi Saluran BKG melalui kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II. Saluran BKG di Kecamatan Pebayuran merupakan Saluran Sekunder (SS) Bendung Kedung Gede yang berfungsi mengairi sekitar 5.000 hingga 6.000 hektare sawah.

Program normalisasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki distribusi air bagi kawasan persawahan di wilayah utara Kabupaten Bekasi.

“Air merupakan kebutuhan utama bagi petani. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BWS dan PJT II untuk melakukan normalisasi saluran irigasi. Harapannya, lahan pertanian yang sebelumnya mengalami kekurangan air dapat kembali memperoleh pasokan yang memadai,” jelasnya.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian, Pemkab Bekasi juga telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada 2025 dengan luasan mencapai 36.494,53 hektare.

Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produktif sekaligus mencegah alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah turut mengikutsertakan lahan sawah seluas 1.500 hektare dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dari risiko kegagalan usaha tani.

“Lahan pertanian harus kita lindungi. Jangan sampai lahan produktif terus berkurang karena alih fungsi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan sektor pertanian tetap menjadi kekuatan ekonomi dan ketahanan pangan Kabupaten Bekasi,” ungkap Asep.

Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Pertanian beserta jajaran pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Bekasi.

Ia menegaskan, Pemkab Bekasi akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, TNI, instansi terkait, penyuluh, serta kelompok tani untuk mempercepat modernisasi pertanian.(*/hem) 

Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja bersama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn.) Muhammad Saleh Mustafa, menghadiri panen raya padi di Gapoktan Sri Pohaci, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Minggu.Bupati Bekasi Siapkan Langkah Optimalkan 36 Ribu Hektare Lahan Pertanian

BeTimes.id– Pemerintah Kabupaten (Peekab) Bekasi siapkan langkah mengoptimalkan sekitar 36.000 hektare lahan pertanian agar meningkatkan hasil produksi padi.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja saat menghadiri panen raya padi bersama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn.) Muhammad Saleh Mustafa, di Gapoktan Sri Pohaci, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Minggu (22/11).

Bupati Asep menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan bidang strategis yang memiliki masa depan panjang karena kebutuhan pangan masyarakat akan terus meningkat.

“Kalau pabrik ada batas usia operasionalnya. Tetapi kalau petani, tidak akan ada masanya. Selama manusia masih membutuhkan makanan, sektor pertanian akan selalu dibutuhkan. Karena itu, pertanian harus kita jaga dan kembangkan,” ujar Asep.

Asep mengaku memahami berbagai tantangan yang dihadapi petani di lapangan. Menurutnya, peningkatan produksi tidak cukup hanya mengandalkan kebiasaan bertani secara turun-temurun, tetapi harus didukung pengetahuan, teknologi, serta pengelolaan lahan yang tepat.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kondisi tanah, khususnya tingkat keasaman atau pH tanah (ukuran tingkat keasaman atau kebasaan tanah pada skala 0 hingga 14, dengan 7 sebagai titik netral) sebelum proses penanaman.

“Petani harus semakin pintar. Sebelum menanam, kondisi tanah harus diketahui terlebih dahulu, apakah asam atau basa. Karena tingkat keasaman tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil panen,” katanya.

Untuk itu, Bupati meminta Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyiapkan alat pengukur pH tanah sekaligus memperkuat edukasi kepada petani mengenai pengolahan dan pemulihan kesuburan tanah, termasuk pemanfaatan pupuk organik sesuai kebutuhan lahan.

Ia juga meminta dukungan penganggaran agar sarana pengukuran kondisi tanah dapat dimanfaatkan petani secara lebih luas.

“Jangan sampai petani hanya mencangkul dan menanam tanpa mengetahui kondisi tanahnya. Kita ingin petani memahami apa yang dibutuhkan lahannya, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana memilih benih yang sesuai. Semua harus berdasarkan pengetahuan,” ungkapnya.

Asep menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki visi menjadikan sekitar 36.000 hektare lahan pertanian sebagai kawasan pertanian modern. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah akan memperkuat peran penyuluh pertanian melalui pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Para penyuluh nantinya didorong untuk memberikan edukasi mengenai teknik budidaya, pemilihan varietas unggul, pengelolaan tanah, pemupukan, hingga pemeliharaan tanaman.

Menurut Asep, peningkatan kapasitas petani menjadi salah satu kunci untuk mendorong produktivitas pertanian hingga mencapai target 10 ton gabah per hektare.

“Kita punya sekitar 36.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Ke depan, kita ingin menjadikannya sebagai pertanian modern, bukan lagi hanya mengandalkan pola konvensional. Targetnya, bagaimana petani bisa menghasilkan panen sampai 10 ton per hektare,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan hasil panen harus dilakukan melalui proses pembelajaran dan penerapan teknologi yang tepat, bukan sekadar menambah penggunaan pupuk maupun sarana produksi.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemkab Bekasi juga terus memperkuat infrastruktur pendukung pertanian, khususnya jaringan irigasi dan ketersediaan air.

Bupati menjelaskan, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi dalam pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Pebayuran untuk mendukung kebutuhan air bagi lahan persawahan.

Pemerintah daerah juga mendorong normalisasi Saluran BKG melalui kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II. Saluran BKG di Kecamatan Pebayuran merupakan Saluran Sekunder (SS) Bendung Kedung Gede yang berfungsi mengairi sekitar 5.000 hingga 6.000 hektare sawah.

Program normalisasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki distribusi air bagi kawasan persawahan di wilayah utara Kabupaten Bekasi.

“Air merupakan kebutuhan utama bagi petani. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BWS dan PJT II untuk melakukan normalisasi saluran irigasi. Harapannya, lahan pertanian yang sebelumnya mengalami kekurangan air dapat kembali memperoleh pasokan yang memadai,” jelasnya.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian, Pemkab Bekasi juga telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada 2025 dengan luasan mencapai 36.494,53 hektare.

Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produktif sekaligus mencegah alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah turut mengikutsertakan lahan sawah seluas 1.500 hektare dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dari risiko kegagalan usaha tani.

“Lahan pertanian harus kita lindungi. Jangan sampai lahan produktif terus berkurang karena alih fungsi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan sektor pertanian tetap menjadi kekuatan ekonomi dan ketahanan pangan Kabupaten Bekasi,” ungkap Asep.

Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Pertanian beserta jajaran pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Bekasi.

Ia menegaskan, Pemkab Bekasi akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, TNI, instansi terkait, penyuluh, serta kelompok tani untuk mempercepat modernisasi pertanian.(*/hem) 

Komentar