BeTimes.id– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 adalah sebesar Rp 240,2 triliun.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan kesimpangsiuran data dalam dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) 2027 yang sempat mencantumkan angka hingga Rp 480 triliun pada bagian lampirannya.
“Rp 240 triliun yang betul. Saya enggak tahu mungkin ada salah ketik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp 240 triliun,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/8).
Isu perbedaan data ini sebelumnya disoroti oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-P, Haris Turino. Haris menemukan ketidaksesuaian antara narasi RKA-KL yang menyebut anggaran BGN sebesar Rp 240 triliun dengan lampiran dokumen yang mencatat angka Rp 480 triliun.
Komisi XI DPR RI menjadwalkan pendalaman materi terkait temuan ini bersama Kementerian Keuangan dan pihak BGN.
Alokasi sebesar Rp 240,2 triliun ini diperuntukkan bagi 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menjadi bagian dari total anggaran fungsi pendidikan tahun 2027 yang mencapai Rp 820,9 triliun. Nominal tersebut menempatkan BGN di urutan teratas daftar kementerian/lembaga (K/L) dengan porsi pagu terbesar dalam belanja negara tahun 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp 4.097,2 triliun.
Meski nilai ini mengalami penurunan dibanding alokasi APBN 2026 sebesar Rp 268 triliun, posisi BGN tetap berada di urutan pertama, melampaui Kementerian Pertahanan (Rp 189 triliun) di posisi kedua, Kepolisian RI (Rp 139,2 triliun) di posisi ketiga, serta Kementerian Kesehatan (Rp 102,12 triliun) di posisi kelima.
Di sisi lain, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memberikan catatan terkait daya serap anggaran lembaga pengelola program gizi tersebut.
Berdasarkan data evaluasi dua tahun sebelumnya, alokasi yang besar belum diimbangi dengan penyerapan yang maksimal. Realisasi belanja BGN tercatat sebesar Rp 51,59 triliun atau 72,66 persen dari pagu anggaran, sementara outlook alokasi tahun 2026 diproyeksikan terserap Rp 214 triliun (74,83 persen) dari total alokasi Rp 268 triliun. (ralian)