Terkait Dugaan Pelibatan TKK Dalam TPS, Dosen HAN Unkris Minta ASN Netral

Pendidikan121 Dilihat

BeTimes.id – Dosen Hukum Administrasi Negara dari Universitas Krisnadwipayana Wisnu Nugraha SH, MH, meminta Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk netral.

Pasalnya, demokrasi yang telah dibangun pasca reformasi 1998 jangan sampai dicederai dengan perbedaan pilihan Presiden dan wakil Presiden, maupun pemilihan legislatif.

Dirinya mendapatkan jelang pesta demokrasi di Indonesia yang jatuh tanggal 17 April 2019, ada beberapa hal menarik terjadi, khususnya di Kota Bekasi.

Menurutnya, ada keresahan demokrasi yang melanda ASN maupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di gaji melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

“Saya mendapatkan informasi bahwa ada dugaan tekanan-tekanan untuk melilih salah satu calon anggota legislative tertentu,” kata Wisnu kepada bekasitimes.id, Jumat (12/4/2019).

Ia menyangkan jika benar ada kejadian seperti itu kata Wisnu, padahal mereka diminta harus netral dalam menentukan pilihannya. Alasannya, mereka sudah di sumpah sebagai pejabat negara harus netral.

“Saya berharap jangan membangun pola baru dikalangan birokrat. Karena dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sudah di atur, setiap warga negara berhak mentukan pilihannya sendiri tanpa ada intervensi siapapun,” jelasnya.

Dirinya melihat ada ketakutan yang luar biasa dialami penguasa daerah lanjut dia, jika ada pegawai yang berani berkomentar nantinya siap menerima konsekuensi posisinya akan digeser maupun tidak diangkat.

“Saya melihat ada rasa ketakutan yang mendasar dialami ASN, pasca pilpres dan pileg nanti. Saya berharap pemerintah daerah fokus dengan good govermance,” tegasnya.

Berita sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Karto, merestui pelibatan TKK sebagai petugas pengawas TPS.

Menurut Karto, sesuai dengan permintaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar membantu pengawasan. Alasannya, agar pileg dan pilpres 2019 yang akan digelar serentak pada 17 April 2019 dapat berjalan sukses.

Disinggung tentang apakah ada delegasi yang diberikan kepada TKK sebelum menjadi pegawai tidak tetap di Pemkot Bekasi, akan diperbantukan menjadi pengawas pemilu, Karto beralasan sebagai warganegara tanpa diminta dirinya wajib menjaganya.

“Kalau bicara pemilu Pilpres sebagai warganegara yang perhatian terhadap negaranya, di minta atau tidak kita wajib menjaga dan mensukseskan agar berjalan aman dan tertib,” katanya. (tgm)

Komentar