Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat William Wandik.(Ist)
BeTimes.id-Kartu Prakerja yang digelontorkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi polemik di tengah masyarakat. Melihat kekisruhan tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Willem Wandik mendesak untuk segera membatalkan program tersebut di masa pandemi Covid-19.
Wandik, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu mengemukakan, masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan sembako ataupun tunai ketimbang pelatihan kerja. “Saat ini banyak masyarakat kita yang mengalami PHK ataupun dirumahkan dari pekerjaannya. Mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok ataupun membayar cicilan kredit. Bantuan tunai akan sangat membantu mereka di masa pandemi ini,” tegas Wandik dalam keterangan tertulisnya, Jumay (8/5).
Menurut Wandik, dalam kampanye Presiden Joko Widodo sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.
Oleh karena itu, pelatihan kerja seharusnya dilakukan secara langsung (offline) oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.
“Program kartu prakerja tidak efektif dilaksanakan di masa pandemi. Selain pelatihan kerja seharusnya ada interaksi langsung pelatih dan peserta, lulusan pelatihan belum tentu terserap dunia kerja karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang turun akibat dampak pandemi,” jelas Ketua Umum DPP GAMKI ini.
Wandik kembali mengingatkan agar Menko Perekonomian segera membatalkan program kartu prakerja di masa pandemik. Anggaran yang ada direalokasi dan refocusing menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19.
“Kami desak Pak Airlangga segera batalkan program ini. Apalagi beredar informasi bahwa pelaksanaan program ini tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada conflict of interest dalam prosesnya. Anggaran kartu prakerja sangat besar, jangan sampai uang rakyat ini malah menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” ujar Wandik. (Ralian)
Komentar