MUHTADA SOBIRIN.S.AG, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, meminta Bupati Bekasi segera mengisi kekosongan jabatan eselon II, III dan IV yang sejak lama ditinggal pensiun dan hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt), agar mempercepat pembangunan.
Jabatan eselon II misalnya ada sekitar 15 yang kosong karena sudah pada pensiun, bahkan sudah lama hanya dijabat Pelaksana Tugas (Plt), sehingga sangat mengganggu kinerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hampir 11 terakhir ini, Bupati Bekasi juga hanya dijabat Plt setelah Bupati Ade Kuswara Kunang terjerat korupsi. Dan dengan sudah depetinitifnya Bupaati Bekasi dr.Asep Surya Atmaja, maka sudah memiliki kewenangan untuk melakukan pengisian jabatan itu.
Sehingga diharapkan ke depan, pelaksanaan pembangunan di daerah ini bisa berjalan dengan baik. Para pejabat depetitif bisa segera membantu Bupati Bekasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Langkah pertama setelah bupati defenitif, segera lakukan rotasi dan mutasi, sesuai dengan keweangannya.
Hal lain, apakah dilakukan open bidding (lelang terbuka) atau sistem merit dan manajemen talenta. Bupati bisa usulkan sesuai dengan kriterianya. Tentu yang sudah memenuhi syarat.
Bupati sudah punya kewenangan menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan atau jabatan yang tepat (The right man is the right job).
Sejauhmana Bupati mengambil kebijakan untuk mengisi kekosongan jabatan itu, karena dengan hanya diisi pelaksana tugas (Plt), sulit mengambil keputusan. “Kita dorong Bupati untuk segera mengisi jabatan yang kosong. Termasuk di posisi jabatan eselon II, III dan IV sudah harus segera diisi,” katanya.
Pemkab Bekasi telah bisa menerapkan Manajemen Talenta ASN, salah satu pola alternatif atau pelengkap dalam pengembangan karier dan pengisian jabatan, berdasarkan pemetaan kompetensi, kualifikasi, potensi, dan rekam jejak kerja pegawai yang sudah tersistem secara objektif.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Bennie Yulianto Iskandar, mengatakan ada sekitar 15 jabatan yang lowong seperti Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Bakesbangpol, Sekretariat DPRD, Balitbangda, Inspektorat Daerah, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, BKPSDM, dan Staf Ahli Bupati.
Pengisian jabatan tinggi pratama dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni open bidding dan manajemen talenta. (Adv)
Komentar