Bagikan berita kami:

Sekretaris Jenderal Jokowi Centre Imanta Ginting. (Foto: Istimewa)

BeTimes.id-Sekretaris Jenderal Jokowi Centre Imanta Ginting menegasakan, hak atas tanah yang tidak dipergunakan sesuai prolehan hak guna atau tidak sesuai dengan perutukannya harus dicabut dan didistribusikan kepada yang lebih membutuhkan.

Menurut Imanta, persoalan penelantaran tanah sangat masif terjadi sehingga sangat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan. Karena itu, negara selaku yang berwenang dalam mengatur penggunaan dan hak atas tanah harus segera mencabut semua hak-hak atas tanah yang diterlantarkan.
“Karena disamping merugikan juga berpotensi menimbulkan masalah atau konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, di samping kejahatan-kejahatan pertanahan lainnya yang dilakukan oknum-oknum mafia tanah yang tumbuh subur,” kata Imanta kepada wartawan, Kamis (16/12).

Imanta sangat berharap dan mendukung sikap Presiden agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat cepat dan tegas mengekskusi perintah Presiden terkait masalah penanganan dan pengolahan tanah.
“Dalam beberapa kasus pertanahan yang didampingi Jokowi Centre terhadap masyarakat yang sudah puluhan tahun menguasai tanah, sangat terasa adanya keterlibatan mafia tanah disana sehingga dalam penyelesaian kasus tersebut harus ada ketegasan dan good Will pemerintah, dengan mengedepankan regulasi pertanahan sebagaimana semangat reforma agraria yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi,”terang mantan Sekretaris Cabang GMKI Medan itu.

Dikatakan, karena yang terjadi di lapangan sering masyarakat penggarap atau yang punya hak ulayat jadi korban krimanalisasi oknum mafia tanah.
“Kita juga sangat mengecam keterlibatan oknum-oknum pejabat yang mau bekerjasama dengan para mafia tanah, Presiden Jokowi sudah dengan tegas secara berulang kali menyampaikan agar Polri tegas dalam menindak mafia tanah tersebut,“ kata Imanta.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan data penguasaan tanah sebesar 59 % di Indonesia dikuasai 1 % dari penduduk Indonesia dan 41 % sisanya dikuasai 99 % penduduk. Ini menggambarkan adanya jurang atau ketimpangan dalam pengaturan dan distribusi yang dilakukan negara melalui pemerintah sebelumnya, hal ini dibenarkan Jokowi.
“Tapi bukan saya yang membagi,”tegas Presiden dalam sambutanya pada Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa sampai saat ini Pemerintah sudah mendiskusikan 4,3 juta hektare tanah dari 12 juta hektare yang ditargetkan.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa hak-hak tanah yang di terlantarkan akan dicabut dan dikelola menjadi Bank Tanah sehingga negara akan lebih mudah menyediakan ketersediaan tanah untuk pembangunan dan mendistribusikannya kepada yang lebih membutuhkan. (Ralian)


Bagikan berita kami:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *