BeTimes.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang merumuskan kegiatan dan mengevaluasi, serta memberikan masukan-masukan dan mengkaji berbagai permasalahan dan potensi tantangan pembangunan.
Tim itu melibatkan akademisi, praktisi, dan unsur ASN. “Jadi, TP2D ini mengkaji dan memberikan rekomendasi untuk bisa mengimplementasikan empat fokus yang sudah saya tetapkan. Baik infrastruktur, pembangunan SDM, pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi,” kata PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan melalui video conference, dalam rapat pembentukan TP2D di ruang rapat Bupati Bekasi, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (7/7).
Selain itu, Dani menuturkan ada beberapa agenda prioritas yang disusun Pemkab Bekasi. Diantaranya, percepatan penyerapan anggaran, peningkatan penggalian dan realisasi pendapatan daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan pengangguran, serta peningkatan infrastruktur strategis.
Dani berharap, dengan dibentuknya tim ini dapat merumuskan kebijakan yang membantu memberikan masukan dan pemikiran terkait konsep pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi. “Tim ini diharapkan merumuskan topik untuk policy papers yang akan disusun, sehingga dari policy papers itulah menjadi bahan saya untuk mengambil keputusan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan, tugas TP2D selain memberikan masukan, saran dan pengkajian dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Juga harus melaksanakan pemantauan pelaksanaan program kegiatan melalui instrumen pengendalian dan evaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Selain itu, tugasnya juga merumuskan ide-ide inovasi di bidang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dalam rangka membantu meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bekasi,” katanya.
TP2D diharapkan membantu pemerintah daerah mengatasi kendala dalam berbagai pemecahan isu aktual dan strategis terhadap keluhan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. “Saya berharap, TP2D dapat membantu mengatasi dan melakukan analisis saran dan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah,” tandasnya.(***)
Komentar