BeTimes.id–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta memastikan 14.291 Narapidana (Napi) memiliki hak pilih di Pemilu 2024.
Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chaldun mengatakan, total 15.040 warga binaan di Jakarta yang tersebar di delapan lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahan (Rutan) dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di DKI Jakarta.
Namun, 14.291 orang warga binaan atau 95,1 persen yang memiliki hak pilih. Banyak di antara warga binaan di Rutan, Lapas dan LPKA yang tidak membawa dokumen kependudukan.
Sedangkan sebagai salah satu syarat untuk bisa melakukan pencoblosan di Pemilu 2024 harus memiliki e-KTP, KTP digital atau foto copy KTP.
“Umumnya warga binaan lalai membawa KTP dan seringkali dokumen mereka juga tidak mencantumkan NIK. Solusinya kami kerjasama dengan Disdukcapil DKI Jakarta,” katanya, Rabu, (7/2).
Karena itu, Ibnu mengatakan, sejak November 2023 lalu, telah melakukan pendataan dengan dukungan Disdukcapil DKI Jakarta.
Secara teknis Kepala Disdukcapil DKI Jakarta membuat perjanjian kerjasama dengan Kepala Rutan dan Lapas untuk melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi sampai perekaman.
Menurut Ibnu, dari proses menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) hingga pada 21 Juni 2023 pleno menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di lokasi khusus Rutan, Lapas dan LPKA terdata sebanyak 14.762 orang.
Namun perkembangannya hingga 6 Februari 2023 ini sebagian dari warga binaan telah bebas, mutasi ke Lapas lain di luar DKI Jakarta hingga meninggal dunia sehingga terjadi pengurangan.
Selain para warga binaan, Ibnu menjelaskan sebanyak 641 orang petugas yang berjaga dan menjadi petugas KPPS di 56 TPS yang dibentuk akan menggunakan hak pilihnya di 8 Rutan, Lapas serta LPKA se-DKI Jakarta.
Dijelaskan Ibnu, dari sebanyak 15.040 orang warga binaan yang ada saat ini sebanyak 14.397 di antaranya merupakan WNI.”Keseluruhan sekitar 95,01 persen bisa memilih, jauh dari target kami 70 persen. Kami apresiasi dukungan Disdukcapil dan KPU yang terus memberi arahan, ke depan kami siap bersinergi lebih baik,” tegasnya.
Sementara, Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awalludin mengatakan, sinergi pihaknya dengan Kanwil Kemenkumham telah lama terjalin baik.
Apalagi kegiatan ini dalam rangka menyukseskan gelaran Pemilu 2024.”Kami juga pastikan blanko KTP dari Kemendagri sudah tersedia. Sehingga tidak perlu lagi Suket di DKI Jakarta,” ujarnya (Davin)
Komentar