Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dalam Rakor dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
BeTimes.id–Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2024, di Hotel Holiday Inn Cikarang, Selasa (5/3).
Rakor dibuka Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan diikuti Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bekasi.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, rakor dalam rangka meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antarlintas sektor dan memetakan situasi ketahanan pangan, sehingga intervensi penanganan daerah rawan pangan dapat ditangani secara optimal dan tepat sasaran.
“Dari hasil pemetaan, ada 26 desa masuk kategori 3 agak rawan pangan yang membutuhkan atensi. Berbagai program untuk mengatasi, mulai cadangan pangan pemerintah, warung pangan, gabah bantuan pemerintah, gerakan pangan murah yang diharapkan bisa meningkatkan status menjadi tahan pangan,” jelasnya.
Dani Ramdan juga mendorong pembangunan pasar di tiap-tiap kecamatan dan desa untuk mendekatkan akses layanan infrastruktur pangan kepada masyarakat, melalui alokasi APBD, APBdes serta terbuka untuk pihak swasta yang ingin ikut berkontribusi.
Dikatakan, terdapat 12 kecamatan yang sudah memiliki pasar sendiri dan hanya tersisa 11 kecamatan yang terus didorong agar memiliki pasar sendiri.
“Kita memang saat ini sedang menyusun RPJMD baru, tergantung nanti hasil Feasibility Study (FS) swasta bisa masuk akan didorong, atau karena ini daerahnya terpencil atau mungkin ekonominya kurang maju, ya mungkin APBD yang harus masuk. Bahkan APBDes juga bisa membangun level pasar desa. Jadi nanti berbagai sumber ini dikombinasi untuk pengembangan pasar-pasar kedepan,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Abdur Rofiq menambahkan, Pemerintah Daerah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, seperti program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), Bantuan Gabah, Warung Pangan, Gerakan Pangan Murah, dan juga Program Gebrak (Gerakan Berbagi B2SA).
“Berkaitan dengan kerawanan pangan ini, ingin adanya sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa. Karena ini sangat penting dalam rangka mendapatkan sasaran yang tepat terhadap kegiatan-kegiatan di masyarakat,” katanya.
Diharapkan, Pemerintah Desa dapat lebih berdaya dalam penanganan kerawanan pangan, seperti yang disampaikan Pj Bupati membangun pasar-pasar desa yang juga turut berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Pasar desa itu bisa dimulai dari pasar minggon, misalnya pasar yang beroperasi seminggu sekali kemudian meningkat seminggu 3 kali. Dimulai dari yang kecil dulu bertahap, yang tadinya 7 pedagang karena rutin terus bertambah jumlahnya hingga nanti menjadi pasar skala besar yang beroperasi setiap hari. Dan ini tentu butuh proses,” jelasnya.(***)
Komentar