Namun Prabowo, jajarannya, para Menteri kabinet di harapkan jangan memperparah kondisi dengan kebijakan kebijakan yang tidak Pro Rakyat yang membuat rakyat kecewa berat sehingga bergerak serentak. Ingat : Suara Rakyat Suara Tuhan ( Vox Populi Vox Dei)
Di tengah situasi ini, muncul wacana: “Prabowo harus mundur.” Tetapi dari perspektif filsafat politik dan analisis kebijakan, mundur bukanlah solusi, melainkan jalan pintas yang berbahaya kemudian di ambil alih oleh siapapun yang mengincar jabatan kekuasaan itu.
Sejarah justru menuntut Prabowo untuk melakukan transformasi besar besaran, bukan sekadar bertahan
II. Kerangka Teori: Filsafat Keadilan dan Negara
- Bicara Negara dan keadilan maka kita bisa merefer gagasan Plato yaitu Keadilan sebagai Harmoni. Negara adil adalah negara yang setiap elemennya menempati fungsi kodratinya. Disharmoni terjadi ketika elite menyalahgunakan kekuasaan dan rakyat kehilangan hak dasar.
- Sedangkan dalam perjalan waktu maka banyak terjadi gesekan & ketimpangan yang menyebabkan ketidakadilan sehingga benar teori Rousseau tentang Ketimpangan dan Kontrak Sosial.
Ketidakadilan muncul ketika “beberapa orang berkata, ini tanahku, lalu orang lain mempercayainya.” Mafia dan oligarki adalah manifestasi modern dari pengkhianatan kontrak sosial. - Lalu masuk logika bagaimana keadilan kalau hanya menguntungkan sekelompok elite sedangkan rakyat masih hidup sulit dan prihatin seperti yang di nyatakan Rawls yaitu seharusnya Keadilan sebagai Fairness.
Ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan mereka yang paling miskin. Maka, pembangunan harus berpihak pada kaum lemah, bukan sekadar memanjakan investor besar.
Komentar